Ketika Banggar Tak Lagi Bebas Menentukan Anggaran

Kompas.com - 06/06/2014, 09:00 WIB
Peneliti Indonesian Legal Rountable, Erwin Oemar. Kordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, M Maulana, dan Peneliti Inodnesian Corruption Watch, Dola Fariz (kiri ke kanan) menyampaikan pernyataan sikap di kantor YLBHI, Jakarta, Minggu (14/4/2013). Mereka yang tergabung dalam koalisi selamatkan uang rakyat akan mengajukan peninjauan ulang undang-undang tentang pengelolaan keuangan negara kepada Mahkamah Konstitusi dan menggugat keberadaan Badan Anggaran DPR.

KOMPAS/LUCKY PRANSISKAPeneliti Indonesian Legal Rountable, Erwin Oemar. Kordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, M Maulana, dan Peneliti Inodnesian Corruption Watch, Dola Fariz (kiri ke kanan) menyampaikan pernyataan sikap di kantor YLBHI, Jakarta, Minggu (14/4/2013). Mereka yang tergabung dalam koalisi selamatkan uang rakyat akan mengajukan peninjauan ulang undang-undang tentang pengelolaan keuangan negara kepada Mahkamah Konstitusi dan menggugat keberadaan Badan Anggaran DPR.
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com -
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi kewenangan Badan Anggaran (Banggar) DPR menjadi angin segar bagi pemerintah.

Pada Mei lalu, MK memangkas sebagian kewenangan Banggar DPR. MK mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Permohonan itu diajukan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat, yakni YLBHI, FITRA, IBC, dan ICW.

Berdasarkan putusan MK, Banggar tidak dapat lagi membahas mata anggaran secara teknis bersama pemerintah hingga hal-hal yang sangat rinci di satuan tiga. MK juga menghapus kewenangan DPR dalam memberi tanda bintang pada anggaran yang dianggap belum memenuhi syarat Banggar hanya boleh menyatakan setuju atau tidak setuju.

Putusan MK itu diharapkan bisa mempercepat proses pembahasan bujet pemerintah. Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pemerintah harus melaksanakan amanat MK bahwa pembahasan di DPR hanya sampai dengan program saja, tidak rinci dalam kegiatan dan belanja.

Dia berharap, putusan MK ini bisa mempercepat proses pembahasan anggaran. "Insya Allah (bisa dipercepat). Mestinya secara teori begitu," ujar Chatib, Rabu (5/6/2014).

Menurutnya, putusan MK itu mengandung dua makna.

Pertama, pemblokiran tanda bintang tidak diperbolehkan lagi. Implikasinya, jika sudah disetujui DPR, maka pengajuan anggaran tidak bisa lagi dibintangi. Selama ini seringkali kementerian/lembaga, pengajuan anggarannya masih dibintangi oleh DPR.

Kedua, pembahasan di komisi DPR dengan kementerian/lembaga tidak masuk pada rincian kegiatan dan jenis belanja. "Kalau nanti DPR diskusi dengan pemerintah, pembahasan anggaran hanya sampai program. Kita harus patuhi putusan itu," tandas Chatib.

Dengan adanya dua elemen itu, pembahasan anggaran diharapkan berlangsung cepat. Selain itu, karena tak ada lagi pembintangan anggaran program di DPR, maka kontrol anggarannya berada di pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Rabu malam (4/6/2014), Kementerian Keuangan telah melakukan sosialisasi isi dan dampak putusan MK tersebut kepada masing-masing kementerian/lembaga.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Sumber
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X