"Kalau sekarang ini tidak jalan, tanya Menko-nya dong kenapa tidak jalan. Kalau Menko-nya yang kemarin tidak jalan, sama saja pasti gagal dong. Kita tidak bicara akan, akan, akan. Zaman saya, minta maaf saja, jalan saja. Masih mau menderita?" ujar JK di depan para pengusaha yang hadir dalam dialog yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta, Jumat (20/6/2014).
Nah, pembangunan infrastruktur yang secara bisnis tidak feasible, kata JK, akan dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, swasta dapat mempertimbangkan proyek yang dirasa feasible secara bisnis. Dengan demikian, pemerintah dan pengusaha bisa memenuhinya bersama-sama.
Sebelumnya, saat diajukan pertanyaan terkait percepatan pembangunan infrastruktur, mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, yang saat ini menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto, mengatakan bahwa dibutuhkan insentif untuk mengembangkan proyek infrastruktur.
Insentif tersebut dapat diberikan bagi perusahaan swasta untuk bersedia menanamkan modalnya ke Indonesia.
"Insentif diberikan seperti tax holiday dan lain-lain. Ini akan membuat perusahaan swasta akan membangun sejumlah infrastruktur melalui pola Public Private Partnership (PPP)," kata Hatta.
Hatta mengatakan bahwa jika Internal Rate of Return (IRR) memungkinkan, maka swasta akan masuk ke sejumlah proyek infrastruktur. Yang terpenting adalah IRR tersebut dapat diberikan seiring dengan kepastian dalam pengelolaan lahan.
"Lahan juga harus beres, kalau lahannya selesai maka swasta akan masuk, yang terpenting rasio keuntungannya masuk dalam hitung-hitungan bisnis," katanya.(Arif Wicaksono)