10 "PR" Ekonomi untuk Siapa Pun Presiden dan Wakil Presiden Terpilih...

JAKARTA, KOMPAS.com – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) merinci setidaknya ada 10 persoalan besar perekonomian Indonesia. Siapa pun presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti dalam Pemilu Presiden 2014 diharapkan dapat menciptakan pembaruan ekonomi.

"Indef memberikan 10 rekomendasi, berupa formulasi peta jalan pembaruan ekonomi," kata Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati, akhir pekan lalu. Peta jalan yang dia sebutkan pada dasarnya adalah sederetan tantangan perekonomian yang saat ini telah terbaca.

Persoalan maupun rekomendasi peta jalannya tersebut mencakup fundamental ekonomi yang rapuh, perlambatan investasi, rendahnya daya saing industri, ketergantungan impor, ketertinggalan infrastruktur, ancaman defisit neraca perdagangan, dan peran intermediasi perbankan yang terbatas.

“Pertama, pemerintah harus berpihak pada sektor pertanian,” kata Enny, saat berbincang dengan wartawan, usai Seminar Kajian Tengah Tahun Indef 2014 bertajuk Pembaruan Ekonomi atau Status Quo?.

Upaya tersebut, kata Enny, dilakukan antara lain dengan peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi produk pertanian, perombakan tata niaga pangan, pemberian kredit murah, dan optimalisasi infrastruktur di sektor pertanian.

Adapun formula kedua, sebut Enny, terkait dengan kedaulatan energi. Dia mengatakan formula kedua ini harus menjadi agenda utama bagi pemerintahan baru. “Ke depan, arah yang harus dituju adalah penggunaan sumber daya alam (pertambangan) untuk menopang ekonomi domestik dan pengolahan untuk kepentingan ekspor,” ujarnya.

Sementara itu, lanjut Enny, formula ketiga adalah perubahan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur. Pemberantasan korupsi dan perbaikan iklim investasi, ujar dia, akan mendongkrak kualitas infrastruktur. “Pemerintah juga perlu mengembangkan skema PPP (public private partnership) lebih jauh, sehingga pembangunan infrastruktur dapat dipercepat,” sambungnya.

Untuk formula keempat, sebut Enny, adalah penguatan sektor riil. Menurut Enny, dua sektor terpenting penyangga sektor riil adalah pertanian dan industri. Namun, kata dia, sangat disayangkan karena sumbangannya terhadap pendapatan domestik bruto pada saat ini justru terus menurun.

Sektor industri, sebut Enny memberikan contoh, saat ini hanya menyumbang PDB sebesar 23 persen dari sebelumnya 29 persen pada 2004. “Kedua sektor ini tak boleh dibiarkan bekerja sendiri, tanpa terkait satu sama lain. Pola ini akan menyelesaikan tiga persoalan paling vital sekaligus yaitu kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran,” papar Enny.

Adapun formula kelima, lanjut Enny, adalah hilirisasi industri. "Ini harus diotimalkan untuk mendorong nilai tambah," kata dia. Enny optimistis, jika hilirisasi berjalan maka nilai ekspor bakal menjulang meski volumenya tak bertambah signifikan.

Lalu, formula keenam adalah penyiapan matang bonus demografi. Enny mengatakan pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas tenaga kerja adalah pekerjaan rumah yang harus segera digarap dan diselesaikan oleh siapa pun presiden dan calon presiden terpilih.

“Kehadiran sektor keuangan bagi pembangkit kinerja sektor riil harus dipastikan hadir. Pembelaan perbankan terhadap UMKM dan sektor pertanian perlu ditingkatkan dengan regulasi pemerintah, tingkat bunga rendah, dan perlu terkonsentrasi di pedesaan,” papar Enny untuk formula ketujuh.

Adapun formula kedelapan, sebut Enny, adalah meningkatkan tax ratio menjadi di atas 14 persen pada 2016. Optimalisasi penerimaan pajak, kata dia, dapat dilakukan dengan kalkulasi potensi pajak yang sesungguhnya masih besar (tax gap), termasuk memperhitungkan potensi kebocoran pajak.

Untuk formulasi kesembilan, sebut Enny, adalah keharusan keluar dari jeratan subsidi energi. Enny menuturkan, upaya ini antara lain dilakukan dengan mengavaluasi skema subsidi BBM secara komprehensif, baik untuk mengurangi tekanan subsidi pada APBN maupun pemanfaatan subsidi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi alternatif.

Terakhir, papar Enny, formula perekonomian Indonesia harus mengatasi paradoks pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan ketimpangan ekonomi baik antar-golongan, antar-sektor, maupun antar-wilayah harus dihentikan.

“Penguatan aset produktif kaum miskin, misalnya lewat reforma agraria dan penguatan modal, merupakan salah satu pintu untuk membekali kelompok rentan tersebut berkiprah dalam pembangunan ekonomi secara layak,” kata Enny.