Pemerintahan Baru Harus Pastikan "Si Miskin" Nikmati Pula "Kue" Pembangunan

"Keberpihakan itu harus ada. Dana APBN harus digunakan lebih berpihak kepada kelompok yang belum menikmati 'kue' pembangunan. Misalnya, pembangunan infrastruktur lebih ke arah mereka," kata Chairul saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Perkonomian, Jakarta, Jumat (4/7/2014) malam.

Menurut Chairul, pemerintah ke depan harus mengutamakan pembangunan bendungan, irigasi, maupun jalan-jalan di pedesaan. "Jadi lebih untuk mereka, bukan untuk yang kaya. Jadi, ada keseimbangan," ujar dia.

Di sisi lain, Chairul juga menyarankan pemerintahan mendatang meninggalkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang hanya dinikmati orang kaya, seperti jalan tol. Seharusnya, kata dia, proyek-proyek infrastruktur semacam itu diserahkan saja kepada pihak swasta.

Pemerintah, ujar Chairul, tinggal membuat regulasi yang jelas, misalnya pengaturan tentang konsensi dan internal rate of return (IRR). "Jadi, pemerintah tugasnya memberikan jaminan. Jangan ikut-ikut," kata Chairul.

"Kalau untuk infrastruktur orang kaya, kasih swasta kepastian, regulasi yang jelas, biar mereka yang bergerak. Dengan begitu, kita akan menerima manfaat tanpa mengeluarkan uang karena uang kita limited. Ini hal yang harusnya dijadikan pegangan pemerintah yang akan datang," papar Chairul.

Chairul juga berpendapat subsidi yang diberikan dalam bentuk barang selama ini lebih banyak dinikmati orang kaya. Padahal, kata dia, negara punya kewajiban menanggung kehidupan orang-orang miskin. Namun, Chairul mengakui semua sarannya ini tak akan serta-merta menurunkan angka kemiskinan. "Tergantung pemerintah yang akan datang," kata dia.

Per kuartal pertama 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,21 persen. Meski demikian, angka kemiskinan pun tercatat masih mencapai lebih dari 11 persen dengan jumlah penduduk miskin mencapai 28,28 juta jiwa per Maret 2014. Jumlah orang miskin ini meningkat dari periode yang sama setahun sebelumnya, yang tercatat berjumlah 28,17 juta jiwa.