Kadin: Pembatasan BBM Bersubsidi Bom Waktu Bagi Jokowi

Kompas.com - 06/08/2014, 12:53 WIB
Petugas SPBU mengisi solar bersubsidi kepada mobil konsumen di SPBU Coco Cikini Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2014). Sesuai arahan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), aturan pelarangan pembelian BBM subsidi jenis minyak solar khususnya di wilayah Jakarta Pusat mulai diberlakukan Jumat 1 Agustus. Selain itu, BPH Migas juga membatasi pembelian solar bersubsidi di daerah lain dengan melarang pembelian pada malam hari. TRIBUNNEWS/HERUDINPetugas SPBU mengisi solar bersubsidi kepada mobil konsumen di SPBU Coco Cikini Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2014). Sesuai arahan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), aturan pelarangan pembelian BBM subsidi jenis minyak solar khususnya di wilayah Jakarta Pusat mulai diberlakukan Jumat 1 Agustus. Selain itu, BPH Migas juga membatasi pembelian solar bersubsidi di daerah lain dengan melarang pembelian pada malam hari.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi di beberapa klaster yang ditentukan Pertamina merupakan kebijakan yang menimbukkan dampak pada pemerintahan mendatang. Bahkan kebijakan tersebut akan membawa bom waktu bagi di pemerintahan terpilih Jokowi-JK.

"Ini kan politik anggaran, kenapa kok malah setingkat BPH Migas dan Pertamina (yang mengeluarkan kebijakan ini). Ini SBY kena dan bom waktunya ada di Jokowi," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Pendistribusian dan Logistik, Natsir Mansyur di Jakarta, Rabu (6/8/2014).

Natsir mengatakan, kebijakan yang diambil pemerintah saat ini merupakan kebijakan kurang tepat bahkan menurutnya, efek kebijakan ini seperti tsunami bagi seluruh stakeholder.

"Masa yang di sini subsidi di sana engga, mana ada pengaturan yg sepenggal-penggal seperti itu, ini kan semuanya kena efek tsunami ini, mau pengusaha ke, nelayan ke. Makanya kita minta cabut kebijakan ini. Ini semuanya tsunami, mau industri ke atau apa angkutan ke," katanya.

Oleh karena itu, saat rapat bersama Kemenhub kemarin, Kadin mengusulkan agar kebijakan tersebut segera dicabut dan pemerintah segera duduk bersama seluruh stakeholder untuk membicarakan masalah ini.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X