Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirjen Pajak Ingin Pegawai Banyak, tapi Bukan Seperti Gayus

Kompas.com - 10/08/2014, 08:07 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Fuad Rahmani mengaku butuh sumber daya manusia (SDM) yang lebih besar baik di Direktorat Jenderal Pajak, ataupun Badan Administrasi Perpajakan (tax administration) nantinya.

Sumber daya manusia tersebut, kata Fuad, perlu diperbanyak untuk bisa memperbesar tax coverage ratio, atau luas wilayah cakupan pajak. Selama ini tax ratio di Indonesia rendah hanya di kisaran 12 persen, lantaran tax coverage ratio minim.

Rendahnya tax coverage ratio lantaran SDM tidak mencukupi. “Berapa yang bisa dicover itu tergantung dari banyaknya orang. Semua orang bilang ekstensifikasi, nenek-nenek juga tahu ekstensifikasi. Gua lahir juga tahu ekstensifikasi. Tapi itu masalah manajemen kantor, manajemen orang. (Sekarang) 4000 datengin 1 juta orang, 10 tahun lagi baru nyampe,” kata Fuad ditemui Jumat (8/8/2014).

Fuad berharap, nantinya tax administration bisa memiliki kewenangan merekrut SDM sendiri, yang lain dari mekanisme rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sementara ini, DJP merasa sangat terbatasi dengan seleksi PNS yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dari 10.000 tambahan pegawai yang dibutuhkan setiap tahunnya, DJP hanya memperoleh sekitar 2.500 orang. Dengan jumlah personel yang sedikit, intensifikasi pajak saja tidak maksimal, apalagi ekstensifikasi pajak. Rasio antara pegawai pajak dengan populasi penduduk sangat timpang.

Sementara itu jika dibandingkan Jerman, rationya di Indonesia sangat kecil. Fuad menuturkan, jumlah penduduk di Jerman sekitar 80 juta orang, namun pegawai pajaknya sebesar 110.000 orang. Di Indonesia, jumlah penduduknya sekitar 230 juta orang, sementara pegawai pajanya hanya sekitar 30.000 orang.

Meski butuh banyak SDM, Fuad menuturkan,hal tersebut membutuhkan waktu. Sehingga sesuai prediksi, tax administration baru bisa berjalan pada tahun ketiga pemerintahan baru. Dalam kurun waktu dua tahun itu, DJP butuh transformasi seperti penambahan kantor pelayanan, juga penambahan serta pelatihan SDM.

“Orang itu butuh dididik, ditraining. Jangan nanti seperti Gayus. Ada 10.000 gayus kacau juga. Jadi perlu ditraining, agar tidak hanya pandai, tapi juga beramanah,” kata Fuad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Meski Ada Momen Ramadhan dan Pemilu, Konsumsi Rumah Tangga Dinilai Tidak Tumbuh Maksimal

Meski Ada Momen Ramadhan dan Pemilu, Konsumsi Rumah Tangga Dinilai Tidak Tumbuh Maksimal

Whats New
Era Suku Bunga Tinggi, Bank Mega Syariah Terapkan Jurus Angsuran Tetap untuk Pembiayaan Rumah

Era Suku Bunga Tinggi, Bank Mega Syariah Terapkan Jurus Angsuran Tetap untuk Pembiayaan Rumah

Whats New
Gojek Luncurkan Paket Langganan Gojek Plus, Ada Diskon di Setiap Transaksi

Gojek Luncurkan Paket Langganan Gojek Plus, Ada Diskon di Setiap Transaksi

Whats New
Laba Bersih MPXL Melonjak 123,6 Persen, Ditopang Jasa Angkut Material ke IKN

Laba Bersih MPXL Melonjak 123,6 Persen, Ditopang Jasa Angkut Material ke IKN

Whats New
Emiten Migas SUNI Cetak Laba Bersih Rp 33,4 Miliar per Kuartal I-2024

Emiten Migas SUNI Cetak Laba Bersih Rp 33,4 Miliar per Kuartal I-2024

Whats New
CEO Perusahaan Migas Kumpul di IPA Convex 2024 Bahas Solusi Kebijakan Industri Migas

CEO Perusahaan Migas Kumpul di IPA Convex 2024 Bahas Solusi Kebijakan Industri Migas

Whats New
Ramai soal 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Ditahan, Bea Cukai Beri Penjelasan

Ramai soal 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Ditahan, Bea Cukai Beri Penjelasan

Whats New
BEI Ubah Aturan 'Delisting', Ini Ketentuan Saham yang Berpotensi Keluar dari Bursa

BEI Ubah Aturan "Delisting", Ini Ketentuan Saham yang Berpotensi Keluar dari Bursa

Whats New
BEI Harmonisasikan Peraturan Delisting dan Relisting

BEI Harmonisasikan Peraturan Delisting dan Relisting

Whats New
Hadirkan Solusi Transaksi Internasional, Bank Mandiri Kenalkan Keandalan Livin’ by Mandiri di London

Hadirkan Solusi Transaksi Internasional, Bank Mandiri Kenalkan Keandalan Livin’ by Mandiri di London

Whats New
Biasakan 3 Hal Ini untuk Membangun Kekayaan

Biasakan 3 Hal Ini untuk Membangun Kekayaan

Earn Smart
Pertumbuhan Ekonomi RI 5,11 Persen Dinilai Belum Maksimal

Pertumbuhan Ekonomi RI 5,11 Persen Dinilai Belum Maksimal

Whats New
Laba Bersih JTPE Tumbuh 11 Persen pada Kuartal I 2024, Ditopang Pesanan E-KTP

Laba Bersih JTPE Tumbuh 11 Persen pada Kuartal I 2024, Ditopang Pesanan E-KTP

Whats New
Pabrik Sepatu Bata Tutup, Menperin Sebut Upaya Efisiensi Bisnis

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Menperin Sebut Upaya Efisiensi Bisnis

Whats New
Jadwal LRT Jabodebek Terbaru Berlaku Mei 2024

Jadwal LRT Jabodebek Terbaru Berlaku Mei 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com