Izin Usaha Kecil dan Menengah Harus Pakai NPWP

Kompas.com - 20/08/2014, 14:04 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk mendapat insentif dari pemerintah seperti pembebasan retribusi pemda, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) harus mengurus surat perizinan satu lembar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menuturkan, untuk mendapatkan izin usaha, syarat-syarat bagi pelaku UKM sama persis dengan pelaku usaha mikro, yakni menunjukkan E-KTP. "Tapi harus mencantumkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)," sambung Chairul, di Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Adapun yang masuk dalam kategori UMKM ini adalah usaha yang beromzet dengan batas atas Rp 4,8 miliar setahun. Pengusaha dengan omset tersebut sudah dikenai pajak sehingga pasti memiliki NPWP.

"Kalau usaha mikro, karena dia berpindah-pindah dan tidak dikenakan pajak, maka tidak diperlukan NPWP," ujar dia.

Chairul menambahkan, jika nanti Perpres perizinan sudah diteken Presiden, maka Perpres tersebut akan menjadi payung hukum, baik bagi usaha mikro maupun UKM.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.