"BUMN selalu dijadikan bemper oleh pemerintah menghadapi persoalan yang seharusnya tugas pemerintah, risikonya BUMN yang menanggung," ujar Said di Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Said memberi contoh untuk Kementerian Pertanian sering menyalahkan kekurangan penyediaan pupuk kepada perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertanian. Padahal Said menjelaskan, kuota produksi pupuk ditentukan oleh Kementerian Pertanian.
"Lihatlah kalau kurang pupuk menteri pertanian, padahal yang salah memasukkan kuota Menteri Pertanian sendiri," ungkap Said.
Said menambahkan hal tersebut juga dilakukan Kementerian ESDM yang suka menyalahkan kuota BBM bersubsidi dan listrik. Menurut Said, peranan pemerintah adalah bertanggung jawab atas semua risiko yang dibebankan BUMN.
"Minimal risiko hukumnya diambil pemerintah," jelas Said. (Adiatmaputra Fajar Pratama)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.