Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membangun Sorong dengan Sagu

Kompas.com - 04/09/2014, 12:19 WIB
Estu Suryowati

Penulis

Bambang mengatakan, pabrik sagu itu akan menyerap panen-panen sagu rakyat dengan harga pasar. Selain itu, pabrik sagu ini diperkirakan mampu memberdayakan hingga 600 orang pekerja. Produksi tepung sagu di tahun pertama dipatok sebesar 25 persen dan tahun kedua sebesar 50 persen dari full capacity sebesar 30.000 ton per tahun.

"Sagu-sagu rakyat akan kita beli per tualnya antara Rp 10.000 hingga Rp 15.000. Kalau sehari mereka bisa 15-20 tual, penghasilan dari jual sagu ke pabrik bisa sampai Rp 200.000 per hari," kata dia.

Kurang infrastruktur

Pabrik sagu Perhutani sudah berjalan 60 persen. Sudah 30 persen dari total investasi Rp 112 miliar digelontorkan. Namun Bambang mengaku, ketersediaan infrastruktur pelabuhan, jalan dan listrik masih menjadi hambatan utama.

"Saya dulu berdebat dengan Pak Dahlan Iskan, katanya akan ada bantuan infrastruktur. Sudah ada Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, dan dijanjikan pelabuhan dan jalan, serta listrik. Tapi nihil. Kalau swasta mau bangun pabrik, saya yakin tidak mau. Kebutuhan energi di pabrik sagu saja 1,5 megawatt, dan PLN mengaku tidak mampu," jelas Bambang.

Sebenarnya, kata Bambang, industri sagu akan menghasilkan produk samping yakni residu sagu yang bisa diolah menjadi biomassa. Namun tentunya pada tahun-tahun pertama, residu sagu tidak akan banyak, sehingga belum memungkinkan untuk dijadikan energi alternatif.

Atas dasar itu, pada tahap awal, Perhutani menggandeng PT PLN Engineering untuk ketersediaan energi bauran, dengan batubara. Saat ini jual beli listrik PT PLN Engineering belum tuntas. Tawar-menawar harga masih berlangsung diantara keduanya, di mana Perhutani menghendaki harga listrik 24 sen dollar AS per KWH, sementara PT PLN Engineering menawarkan 32 sen dollar AS per KWH.

Bambang menuturkan, ke depan infrastruktur tetap harus menjadi tanggungjawab pemerintah seiring pertumbuhan ekonomi. "Kalau tidak ada dukungan pemerintah, proyek yang didambakan teman-teman di sini akan sia-sia. BUMN tidak bisa disuruh jalan sendiri," tukas Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com