Kompas.com - 15/09/2014, 13:23 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
Penulis Tabita Diela
|
EditorErlangga Djumena

 


JAKARTA, KOMPAS.com -
Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ), Salamudin Daeng, menyebutkan, keberadaan mafia minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia tidak hanya bercokol di industri hulu, namun juga hilir. Besarnya keuntungan yang bisa diraup membuat oknum-oknum mafia terus bermunculan.

"Secara spesifik, saya mau bicara bagaimana mafia mengambil keuntungan di dalam negeri. Mereka ada di hulu sampai hilir. Pertama, pemberian kontrak migas pada swasta," ujar Salamudin di Jakarta, Minggu (14/9/2014).

Di hulu, misalnya, sejak ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, produksi minyak menurun. BP Migas ditutup, kekuasaan Pertamina tidak ada lagi. Sumur minyak dieksploitasi, investasi bertambah, tapi produksi menurun. "Kebocoran" semacam ini, sebut dia, perlu diusut. Apalagi, menurut Salamudin, nilai uang yang diperebutkan di sektor ini mencapai Rp 400 triliun per tahun.

Lantas, masih ada pula produksi, ekspor, dan impor gas bumi. "Kalau kita hitung sebagai satu kesatuan, di situlah mafia mencari keuntungan. Rp 2.700 sampai Rp 3.000 triliun mengalir," imbuhnya.

Menurut Salamudin, benang kusut mafia migas tersebut terjadi lantaran adanya liberalisasi sektor migas.

Dalam paparannya di Jakarta, Minggu (14/9/2014), Salamudin mengungkapkan bahwa liberalisasi membuka seluruh rantai supply bagi pengelolaan migas pada pihak swasta. Dalam hal ini, negara tidak lagi memegang satu peran. Salamudin juga menuding adanya oknum yang berlindung di balik kekuasaan politik untuk menjalankan bisnisnya.

"Negara hanya regulator yang arah dan tujuannya liberalisasi dalam sektor migas. Sehingga kontrol negara jadi berkurang, jadi tidak ada, dan dikendalikan swasta," ujarnya.

Salamudin mengungkapkan, hal ini sebenarnya bisa diatasi. Namun, langkah yang harus diambil bukan lagi langkah orang per orang, namun menggunakan "pendekatan sistemik."

"Menurut saya, hanya satu jalan keluar. Harus ada pendekatan yang sistemik. Kalau hanya bicara satgas kita hanya menggeser mafia lama ke mafia baru. Kalau pakai sistem maka negara yang akan mengaturnya. Jangan menambah birokrasi dalam migas karena pelakunya sudah terlalu banyak. Tidak dapat dikendalikan," katanya.

baca juga: Pengamat: Mafia Migas Telah Tersemai sejak Masa Soeharto

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.