"Beranikah Mentan Menghentikan Skema Monopoli?"

Manajer Kampanye Walhi Kurniawan menuturkan, hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi Menteri Pertanian yang baru, Amran Sulaiman, dalam mencapai kedaulatan pangan. Kurniawan berharap, pemerintahan bisa menekan egosektoral antara perkebunan, pertambangan, serta kehutanan untuk mendukung kedaulatan pangan.

"Kalau melihat tantangan yang ada sekarang, kita meragukan (kedaulatan pangan) ini bisa dijawab," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (2/11/2014).

Kurniawan memaparkan, pada 2012, hutan yang ditebang atau hutan produksi (logging), hutan tanaman, sawit, serta pertambangan telah menguasai 56,6 juta hektar kawasan hutan. Dengan skema yang sama, angka ini diproyeksikan meningkat menjadi 80,5 juta hektar pada 2025. Artinya, hanya tersisa 10 juta-11,5 juta hektar yang masuk dalam skema perlindungan.

"Dengan skema sekarang, kita ambil contoh Kalimantan Tengah (Kalteng). Perkebunan sawit, tambang, dan hutan tanaman itu menguasai 78 persen seluruh daerah di Kalteng. Untuk tanaman pangan, hanya 22 persen. Ketika kita hubungkan dengan pencapaian kedaulatan pangan, maka posisi Mentan akan sulit karena banyak sekali tantangan," terang Kurniawan.

Di sisi lain, Walhi menilai bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 justru menjadi regulasi permisif penguasaan lahan oleh korporasi skala besar. Pada perkebunan sawit misalnya, korporasi skala besar bisa mendapatkan konsesi 100 hektar lahan.

Bahkan, di Papua, mereka bisa mendapatkan hingga 200 hektar lahan untuk dijadikan perkebunan sawit. Ketika monopoli ini terus terjadi, maka yang kemudian timbul, menurut Kurniawan, adalah potensi adanya perampasan tanah, konflik agraria, kekerasan, intimidasi, dan sebagainya.

"Pertanyaannya sekarang, beranikah Mentan menghentikan skema penguasaan lahan dan monopoli itu?" tandas dia.

Baca juga: Mentan Harus Jadi "Tukang Kebun" yang Jeli