SBY: Kebijakan Subsidi Memang Tidak Disukai Neolib dan Ekonomi Kapitalistis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku setuju bahwa subsidi yang tidak tepat, seperti bahan bakar minyak (BBM), harus dipangkas. Karena itu, pemerintahannya dulu menaikkan harga BBM bersubsidi, tarif listrik, dan gas.

Hal itu disampaikan SBY dalam rangkaian tweet-nya melalui akun @SBYudhoyono, menyikapi situasi ekonomi Indonesia setelah terpuruknya rupiah terhadap dollar AS.

Rangkaian tweet SBY tersebut untuk menjawab tuduhan bahwa situasi ekonomi saat ini merupakan dampak dari pemerintahannya. (Baca: SBY Merasa Dijadikan "Kambing Hitam" atas Terpuruknya Rupiah)

SBY mengatakan, pemerintahannya dulu juga melakukan penghematan anggaran. Seperti dalam APBN-P 2014, penghematan hingga Rp 43 triliun. Meski melakukan penghematan, kata dia, belanja pemerintah tetap penting.

"Di kala krisis, konsumsi pemerintah (government spending) tetap penting, agar "demand" tetap terjaga & sektor riil tdk makin menurun," ujarnya.

Ketika terjadi kenaikan harga kebutuhan masyarakat pascapemangkasan subsidi, maka secara moral, sosial, ekonomi, kata SBY, pemerintah wajib membantu golongan miskin. Agar daya beli rakyat, khususnya keluarga miskin tetap terjaga, ujarnya, pemerintah memberikan berbagai bantuan langsung agar bisa mencukupi kebutuhan mereka.

"Kebijakan subsidi memang tidak disukai Neolib & ekonomi yg kapitalistik, tetapi bagi saya tetap diperlukan. Ini soal keadilan sosial," ujar SBY.

"Seperti inilah kebijakan ekonomi yg kami jalankan, utk menjaga pertumbuhan, lapangan pekerjaan & penurunan kemiskinan," tambah SBY.

"Meskipun tidak sempurna tetapi hasilnya nyata & ada. Pertumbuhan ekonomi kita nomor 2 di antara negara-negara anggota G-20," kata politisi Partai Demokrat tersebut.