"Pemerintah daerah ini malah jadi aktor bukannya regulator. Banyak pejabat daerah yang menjadi pemilik kapal penangkap ikan dengan trawl," ujar Susi di kantor KKP, Jumat (30/1/2015).
Ia menjalaskan, seharusnya pemerintah daerah menjadi regulator sektor kelautan dan perikanan. Namun, ia justru banyak mendapati pemerintah daerah malah bermain sebagai aktor. Oleh karena itu, Susi pun meminta media melakukan reportase khusus untuk membongkar praktik-praktik bisnis Pemeribtah Daerah yang malah menentang kebijakan pemerintah pusat.
"Kalau regulator sudah ikut bermain. Di Sibolga dan Tapanuli Tengah itu menolak. Media silakan bongkar dan investigasi," kata dia.
Bahkan, Susi mengancam akan memberhentikan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada daerah yang menghambat semangat perbaikan sektor kelautan dan perikanan. "Alokasinya akan dievaluasi," ucap menteri asal Pangandaran, Jawa Barat itu.
Ikut
