"Pemerintah daerah ini malah jadi aktor bukannya regulator. Banyak pejabat daerah yang menjadi pemilik kapal penangkap ikan dengan trawl," ujar Susi di kantor KKP, Jumat (30/1/2015).
Ia menjalaskan, seharusnya pemerintah daerah menjadi regulator sektor kelautan dan perikanan. Namun, ia justru banyak mendapati pemerintah daerah malah bermain sebagai aktor. Oleh karena itu, Susi pun meminta media melakukan reportase khusus untuk membongkar praktik-praktik bisnis Pemeribtah Daerah yang malah menentang kebijakan pemerintah pusat.
"Kalau regulator sudah ikut bermain. Di Sibolga dan Tapanuli Tengah itu menolak. Media silakan bongkar dan investigasi," kata dia.
Bahkan, Susi mengancam akan memberhentikan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada daerah yang menghambat semangat perbaikan sektor kelautan dan perikanan. "Alokasinya akan dievaluasi," ucap menteri asal Pangandaran, Jawa Barat itu.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanDapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan EmailPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.