Kementan Gandeng Perguruan Tinggi untuk Capai Swasembada Pangan

Oleh karenanya, Kementerian Pertanian dan Institut Pertanian Bogor sepakat menjalin kerjasama.  Hal tersebut ditandai dengan pelaksanaan penandatangani nota kesepahaman Kementerian Pertanian dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam rangka mendukung program swasembada pangan.

Dalam penandatanganan MoU tersebut pihak Kementerian Pertanian RI diwakili Menteri Pertanian Amran Sulaiman, sedangkan Institut Pertanian Bogor (IPB) diwakili oleh Rektor IPB, Herry Suhardiyanto.

“Kementan melakukan kerjasama dengan IPB  terkait pencapaian swasembada pangan dalam hal ini padi, jagung dan kedelai yang diprogramkan oleh pemerintah bisa tercapai dalam waktu kurang dari 3 tahun, Kerja sama ini penting dilakukan untuk membagi hasil riset IPB dalam mensukseskan program swasembada pangan. Hasil riset tersebut terutama benih, irigasi dan alsintan, “ kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat  usai penandatangan MoU dengan IPB, di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta.

Mentan menerangkan bahwa pihaknya akan menggandeng perguruan tinggi untuk mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan, di mana sebelumnya Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta juga telah memberikan dukungan terhadap pengembangan kedelai dengan produktivitas tanaman mencapai tiga ton per hektare.

Dia menyambut baik kerjasama antara Kementan dengan IPB. Menurutnya, peran IPB sangat membantu kerja Kementan untuk mencapai swasembada pangan. Dengan bantuan IPB dalam menjalankan program-program Kementan, maka dalam tiga tahun mendatang swasembada pangan di Indonesia dapat terwujud.

“Untuk IPB, akan difokuskan terhadap pengembangan benih padi sedangkan UGM pada kedelai.  Kebijakan apa yang diperlukan perguruan tinggi untuk mendukung swasembada pangan ini, kami akan siapkan, dan Kementan siap menggunakan benih padi hasil penelitian IPB sebagai upaya percepatan pencapaian swasembada pangan 2017. Saya berharap bahwa nantinya program-program yang akan dikeluarkan Kementan dapat tercapai dengan bantuan dari peran dosen dan mahasiswa IPB yang ikut serta sebagai penyuluh pertanian.”terang Mentan.

Dalam kerjasama ini, IPB nantinya memberikan dukungan penyediaan benih padi unggul dan alat-alat pertanian lainnya dan pendampingan penyuluh pertanian di daerah-daerah produksi padi di seluruh Indonesia. Pihak Kementan meminta IPB untuk mengeluarkan benih padi varietas unggul baru yang bisa ditanam petani. 

Sejauh ini, IPB telah memproduksi varietas unggul baru dengan produksi yang rata-rata bisa meningkat hingga 50 persen.

“IPB telah melakukan riset untuk menopang dan mendukung tercapainya swasembada pangan.  Ini perlu dicatat, ada benih baru dari IPB yang produksinya mencapai 12,5 ton per hektare. Mudah-mudahan benih tersebut sudah mulai bisa ditanam, Benih varietas baru unggul tersebut berhasil mencapai produksi 10 ton per hektare. Sementara itu, sekarang produksi padi rata-rata nasional adalah 5 ton.  Ini berarti, tiap hektare ada peningkatan 5 ton. Jadi jika ada 5 juta hektare, peningkatannya mencapai 25 juta ton," ujar Mentan.

Mentan memaparkan IPB telah sepakat untuk membagi hasil risetnya untuk pengembangan komoditas pangan guna mendukung pencapaian swasembada pangan. Salah satu hasil penelitian IPB yang diterima Kementan adalah dua varietas unggul baru (VUB) IPB 3S dan IPB 4S yang potensi hasil panennya maksimal.

Dalam hal ini, IPB berupaya melakukan percepatan diseminasi varietas tersebut kepada petani dengan bahasa yang mudah dicerna oleh petani melalui penyuluhan. “Apapun jenis varietas unggul baru yang dihasilkan IPB untuk petani, hasilnya diharapkan akan menguntungkan bagi petani, saya akan mendorong perguruan tinggi lainnya dapat mengikuti langkah-langkah IPB untuk menghasilkan inovasi lain dalam upaya percepatan swasembada pangan. Selain benih, saya mengharapkan IPB bisa membagi teknologinya dalam menciptakan alat mesin pertanian. “papar Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa guna mencapai swasembada pangan pada 2018/2019 mendatang, Kementerian Pertanian sejak November 2014 lalu telah membidik 5 faktor produksi untuk dibenahi. Lima faktor yang ditingkatkan itu adalah perbaikan irigasi, pengadaan dan peningkatan produksi benih serta pupuk, pendistribusian pupuk yang tepat waktu, khususnya 17 provinsi yang menjadi lumbung padi dan jagung, serta penambahan tenaga penyuluhan dengan melibatkan sejumlah stake holder terkait, yaitu di antaranya institusi pendidikan serta TNI AD dan terakhir adalah pengadaan alat sistem pertanian. Kementan pun telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131 Tahun 2014 untuk memperkuat sinergi dan sinkronisasi program swasembada pangan sekaligus mempertegas dan mengklarifikasi peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Dalam upaya pencapaian swasembada pangan, Kementan sudah memfokuskan pada  pengidentifikasi permasalahan yang mungkin menjadi hambatan dalam pencapaian swasembada pangan nanti,misalnya masalah benih, pupuk, irigasi, alsintan, tenaga kerja dan koordinasi dengan instansi lain, Salah satu upaya dalam mengatasi hal itu dalam hal ini Kementerian Pertanian telah menyediakan dana untuk program percepatan optimasi lahan yang meliputi penyediaan benih,pupuk dan alsintan, Pada tahun 2015 saya berharap Kementan mendapat tambahan anggaran APBNP sebesar Rp. 16,918 triliun yang difokuskan untuk program swasembada padi, jagung dan kedelai.” jelas Mentan.

Anggaran APBN murni tahun 2015 telah dialokasikan dana sebesar Rp 15,87 Triliun dan telah dilakukan langkah refocusing serta penghematan anggaran terutama perjalanan dinas guna mendukung program swasembada pangan sebesar Rp 3,9 Triliun dan tambahan anggaran dari APBN-P sebesar Rp 16,918 Triliun yang akan difokuskan  untuk mendukung program swasembada padi, jagung dan kedelai dengan target kurang dari 3 tahun.

”Pemerintah, telah merencanakan 1000 desa atau kelurahan yang mampu menyediakan benih untuk melayani kebutuhan petani setempat dan desa sekitarnya. Guna mendukung program swasembada pangan ini, pada tahun ini APBN telah mengalokasikan dana sebesar Rp 15,87 tiliun. Ditambah dana sebesar Rp 3,9 triliun berasal dari penghematan anggaran perjalanan dinas. Insya Allah pada tahun ini juga akan mendapat tambahan anggaran APBN-P sebesar Rp16.918 triliun yang difokuskan untuk mendukung program swasembada padi, jagung, dan kedelai,” ungkap Mentan.

Selain merencanakan 1.000 desa untuk penyediaan benih, Kementan juga menargetkan produksi gabah kering giling atau GKG tahun 2015 mencapai 73 ton. Jumlah itu meningkat 3 juta ton dibandingkan realisasi produksi di 2014 sebesar 70 juta ton. Dirinya optimistis produksi 73 juta ton GKG tahun ini bisa tercapai. Bahkan secara bertahap produksi padi terus meningkat dan tidak perlu impor. Dengan total luas areal tanam yang ada saat sekarang sebesar 7,1 juta hektar dikalikan masa panen 2 kali setahun produksi padi Indonesia ke depan cukup berlimpah.

 “Swasembada membutuhkan 73 juta ton GKG, itu sudah cukup, salah satu hal yang membuat saya optimistis adalah penemuan varietas bibit unggul padi oleh Institut Pertanian Bogor IPB telah mampu memproduksi benih varietas unggul yaitu IPB 3 S dan IPB 4 S dengan produksi masing-masing 11,5 ton/hektar/musim dan 10,6 ton/hektar/musim.  Lahan kita sekitar 7,1 juta hektar. produksinya tidak harus 10 ton/hektar, cukup 8 ton/hektar saja dikalikan 7 juta hektar itu 56 juta ton. Kalau dikalikan 2 jadi 110 juta ton. Itulah potensi lahan di Indonesia manakala menggunakan benih unggul. Walaupun lahan kita cukup tetapi alih fungsi lahan harus kita tekan.” kata Mentan.

Mentan juga mengungkapkan rasa optimismenya semakin bertambah ketika IPB menawarkan teknologi dan sistem modernisasi pola tanam padi bersamaan pengajuan kenaikan jumlah anggaran Kementan sebesar Rp 16,9 triliun kepada Presiden guna mendukung program swasembada pangan. Tak hanya sekedar swasembada beras, dirinya bercita-cita agar Indonesia bisa menjadi eksportir beras dalam 4 tahun ke depan.

Ekspor beras akan dilakukan setelah swasembada beras tercapai. Swasembada beras sendiri ditargetkan tercapai di 2018. Agar bisa swasembada, Indonesia harus bisa memproduksi paling tidak 73 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 43,8 juta ton beras. Ekspor beras akan dilakukan bila produksi GKG sudah mencapai 84 juta ton. Produksi sebesar itu ditargetkan tercapai 2019.

Setelah swasembada pada 3 tahun, atau 4 tahun bisa tercapai dengan produksi 84 juta ton GKG maka Indonesia bisa ekspor. Uni Eropa dan Amerika Serikat akan dijadikan sebagai tujuan ekspor bila produksi beras Indonesia sudah melebihi kebutuhan nasional, karena Pasar Eropa dan Amerika semakin terbuka untuk padi organik.

“Saya optimistis Indonesia bukan hanya bisa swasembada tapi juga menjadi eksportir beras karena adanya berbagai varietas unggul padi hasil penelitian para ahli di Indonesia. Institut Pertanian Bogor  misalnya, telah mengembangkan benih padi dengan produktivitas 12,5 ton/Ha. Ada hasil riset untuk menopang swasembada. Ada benih baru padi yang bisa produksi 12,5 ton/Ha. Saat ini, rata-rata produktivitas tanaman padi di Indonesia masih 5,1 ton/Ha. Bila varietas unggul hasil penelitian IPB dapat dikembangkan lebih lanjut dan digunakan secara masif, produksi padi bisa naik sampai 2 kali lipat tanpa perluasan areal lahan. Kalau ini berhasil, maka dapat dikatakan di lapangan ada benih 10 ton/Ha saja, maka peningkatannya 100 persen. Itu baru dari benih,” ungkap Mentan.

Mentan menerangkan swasembada pangan dibutuhkan 73 juta ton gabah kering giling dan untuk bisa mengekspor beras dibutuhkan 84 juta ton maka lahan pertanian di Indonesia juga harus mencukupi sehingga alih fungsi lahan harus ditekan.

“Alih fungsi lahan pertanian perlu juga diupayakan untuk ditekan agar produksi pangan tidak terganggu. Alih fungsi lahan harus kita tekan. Tak hanya mencegah alih fungsi lahan, areal lahan pertanian juga akan ditambah 1 juta Ha dalam 5 tahun ke depan, 500 ribu Ha untuk tebu, dan 500 ribu Ha untuk tanaman pangan lainnya termasuk padi” terang Mentan.
 
Terkait lahan untuk produksi pangan, Mentan menyebutkan pihak Kementan sedang menyiapkan kawasan terpadu produksi pangan atau food estate. Pembangunan food estate akan dilakukan pada 2016 di Kalimantan untuk mendukung program swasembada 2017. Untuk membangun food estate, Kementan bekerjasama dengan dua kementerian lain yaitu Kementerian Kehutanan-Lingkungan Hidup dan Kementerian Agraria-Tata Ruang.

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menyiapkan 350.000 hektar kawasan hutan di Kalimantan kepada Kementan untuk dikelola. Pembangunan food estate bukan program baru, karena pada pemerintahan sebelumnya, program serupa sempat digagas di Merauke, Papua dan Kalimantan di Ketapang Kalbar dan Bulungan Kaltim, namun gagal.

“Ke depan saya ingin kita membuat food estate di Kalimantan. Kita mulai dan kita bangun di Kalimantan tahun 2016 sesuai dengan rencana kita, Secara keseluruhan saya menginginkan luas areal food estate yang nanti dibangun minimal 500.000 hektar. Sekarang sudah ada 350.000 hektar, kita kerjakan 10.000-50.000 hektar dulu Di tempat itu akan dikelola penanaman berbagai macam produk pangan dan peternakan seperti jagung, kedelai, padi dan peternakan sapi. Kami butuh 500.000 hektar. Food estate ini lain jadi kami butuh tim yang lain, untuk itu saya meminta pengelolaan food estate nantinya tidak hanya dipegang oleh Kementan tetapi juga melibatkan IPB Mengenai anggaran yang dibutuhkan saya belum berani menyebutkan, karena menunggu alokasi APBN 2016. “imbuh Mentan.