Rupiah Anjlok, Menkeu Sebut Masih Banyak Transaksi di RI yang Gunakan Dollar AS

“Kita sudah punya alat yang sangat bagut UU Mata Uang. Tapi selama ini mungkin kita belum terlalu kencang melakukan law enforcement. Masih banyak transaksi di Republik Indonesia, bahkan antar pihak di Indonesia sendiri yang masih menggunakan dollar AS,” jelas Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Bambang mengatakan, permintaan valuta asing seperti dollar AS untuk berbagai keperluan atau transaksi di dalam negeri akan berpengaruh terhadap melemahnya kurs rupiah. Sayangnya, kendati memiliki perangkat aturan untuk mengantisipasi pelemahan kurs akibat permintaan valas yang tinggi, pelanggaran terhadap aturan tersebut masih belum tertangani oleh pihak berwajib.

Memang sebelumnya sudah ada nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan kepolisian terkait penegakan hukum. Namun, Bambang menyebutkan, pelanggaran terhadap UU Mata Uang baru bisa ditindaklanjuti setelah ada pelaporan, sebab sifatnya delik aduan.

Pusat pengaduan
Atas dasar itu, dia bilang, Kementerian Keuangan dan bank sentral akan membentuk tim gabungan untuk menerapkan law enforcement terhadap pelaksanaan UU Mata Uang. Salah satunya, akan dibuat pusat pengaduan (call center).

“Kalau ada orang mengadukan ada pihak yang meminta pembayaran dengan dollar AS, maka dia bisa mengadukan. Tapi kalau mengadukannya susah, orang tidak akan mengadukan. Maka kita permudah pengaduannya,” ujar Bambang.

Bambang mengakui, meski sudah ada aturannya, mungkin masyarakat bingung ke mana harus menyampaikan aduan. Oleh karena itu, pemerintah membuat mekanisme lebih jelas siapa yang harus dihubungi jika ada pelanggaran UU Mata Uang.

“Bentuknya call center sehingga mudah diingat, mudah dijangkau, dan ada petugas yang bisa tindak lanjuti,” sambung Bambang.

Suplai dollar AS
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan profil supply-demand dari valuta asing seperti dollar AS akan selalu mengikuti profil neraca perdagangan dan neraca jasa. Artinya, jika neraca perdagangan dan neraca jasa mengalami defisit, hal tersebut menggambarkan permintaan valas lebih tinggi daripada pasokannya.

Namun, selain dari kedua neraca, pasokan valas bisa juga datang dari masuknya modal asing dalam bentuk portofolio, Surat Berharga Negara (SBN), serta saham. Perry mengatakan, pada 2015 ini sudah ada portofolio masuk sebesar Rp 55,5 triliun.

“Terdiri dari Rp 44 triliun masuk ke obligasi pemerintah atau SBN, dan Rp 11,7 triliun masuk dalam saham. Ini tambahan suplai (dollar AS) dari luar negeri,” ujar Perry.

baca juga: Tunggu Tindakan Nyata Pemerintah, Rupiah Anjlok Mendekati 13.200