Pajak UKM Dipermudah

Kompas.com - 19/03/2015, 16:37 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigiti Priadi Pramudito menuturkan pemerintah tengah mengkaji regulasi baru terkait kemudahan bagi pelaku usaha kecil menengan (UKM) untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

"Kalau bikin pembukuan dirasakan berat, pemerintah memberikan kemudahan dengan pencatatan harian biasa," kata dia di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Namun, besaran pajak tetap sama yakni 1 persen dari omzet. Sigit juga menekankan, kemudahan ini hanya diberikan kepada mereka yang baru mulai usahanya (new entry) selama tiga tahun. "Setelah lewat tiga tahun itu tidak boleh," lanjut Sigit.

Menurut Sigit, perkembangan pajak UKM terus berjalan. Bahkan saat ini sudah triliunan pajak UKM yang berhasil dikumpulkan DJP.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah No 46 tentang Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak (WP) dengan penghasilan bruto tertentu, tengah direvisi. Revisi ini ditargetkan rampung April 2015.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menekan Penyebaran Covid-19 Melalui Transportasi Udara

Menekan Penyebaran Covid-19 Melalui Transportasi Udara

Whats New
Balas Donald Trump, China Stop Impor Daging Babi Asal AS

Balas Donald Trump, China Stop Impor Daging Babi Asal AS

Whats New
PT LRT Jakarta Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi yang Tersedia

PT LRT Jakarta Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi yang Tersedia

Work Smart
Pemerintah Evaluasi Kartu Prakerja, Bagaimana Nasib Pendaftaran Gelombang 4?

Pemerintah Evaluasi Kartu Prakerja, Bagaimana Nasib Pendaftaran Gelombang 4?

Whats New
Batal Diakuisisi Hary Tanoe, First Media Didekati Investor Baru

Batal Diakuisisi Hary Tanoe, First Media Didekati Investor Baru

Whats New
Beli Token Listrik Kodenya Tak Muncul, Bagaimana Nasib Dana Pelanggan?

Beli Token Listrik Kodenya Tak Muncul, Bagaimana Nasib Dana Pelanggan?

Whats New
[POPULER MONEY] Lion Air Terbang Lagi | Nasib yang Belum Ikut Sensus Penduduk Online

[POPULER MONEY] Lion Air Terbang Lagi | Nasib yang Belum Ikut Sensus Penduduk Online

Whats New
New Normal, Penumpang Harus Datang 4 Jam Sebelum Terbang

New Normal, Penumpang Harus Datang 4 Jam Sebelum Terbang

Whats New
Sempat Gangguan, Pelanggan Listrik Prabayar Sudah Bisa Akses Token

Sempat Gangguan, Pelanggan Listrik Prabayar Sudah Bisa Akses Token

Whats New
Pengusaha Hotel dan Restoran Butuh Modal Kerja Rp 21,3 Triliun

Pengusaha Hotel dan Restoran Butuh Modal Kerja Rp 21,3 Triliun

Whats New
New Normal, Begini Prosedur Operasional Kantor Cabang BTN

New Normal, Begini Prosedur Operasional Kantor Cabang BTN

Whats New
Beredar Kabar Sejumlah Pilot Di-PHK, Ini Penjelasan Garuda Indonesia

Beredar Kabar Sejumlah Pilot Di-PHK, Ini Penjelasan Garuda Indonesia

Whats New
Anggota DPR Ini Kritisi PEN karena Ada Alokasi yang Cukup Menggelikan...

Anggota DPR Ini Kritisi PEN karena Ada Alokasi yang Cukup Menggelikan...

Whats New
Menaker: Tenaga Medis Hingga Relawan Covid -19 Terlindungi Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Menaker: Tenaga Medis Hingga Relawan Covid -19 Terlindungi Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Whats New
Ada Tambahan Rp 1,2 Triliun, Nelayan Bakal Dapat Bantuan Rp 600.000 Tiap Bulan

Ada Tambahan Rp 1,2 Triliun, Nelayan Bakal Dapat Bantuan Rp 600.000 Tiap Bulan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X