Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Susi Minta Kemenhub Menutup Pelabuhan Ikan Ini

Kompas.com - 30/03/2015, 16:46 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti berharap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menutup pelabuhan di wilayah-wilayah yang dicurigai menjadi pintu masuk dan keluarnya hasil tangkapan ikan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan praktik perbudakan. Salah satu pelabuhan yang menjadi sorotan Susi adalah pelabuhan di Pulau Benjina, Maluku.

"Kita harus memohon dari KKP kepada departemen terkait (Kementerian Perhubungan) untuk menutup semua pelabuhan perikanan yang seperti ini," ujar Susi di Jakarta, Senin (30/3/2015).

Susi melanjutkan, PT Pusaka Benjina Resources (PBR), perusahaan yang diduga melakukan praktik perbudakan di Indonesia dan pelaku praktik perikanan ilegal, tidak tercatat dan tidak teregulasi (IUU Fishing). Salah satu ciri pelaku IUU tersebut ialah melakukan semua kegiatannya di wilayah atau pulau-pulau terpencil, seperti di Pulau Benjina, Maluku.

Menurut Susi, karena lokasi yang terpencil tersebut, praktik IUU memang tak mudah dibasmi. Namun, dia mengatakan, pintu masuk dan keluarnya hasil produksi pelaku IUU adalah pelabuhan yang tak dikontrol dengan baik oleh Kementerian Perhubungan.

"Karena (di pelabuhan tersebut) tidak ada kontrol, tidak ada monitoring, perusahaan bisa melakukan apa saja tanpa kelihatan," kata dia.

Sementara itu, Ketua Tim Satgas IUU KKP Mas Achmad Santosa mengatakan, pelabuhan-pelabuhan perikanan tersebut memang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan pelaku IUU. Namun, pemberian izin pelabuhan diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kemenhub.

Menurut Achmad, Kemenhub harus melakukan penertiban-penertiban di terminal khusus pelabuhan tersebut. Pasalnya, pelabuhan memiliki peran penting dalam distribusi hasil produk perusahaan perikanan yang melakukan IUU tersebut.

"Kalau kita mengizinkan pengawasannya harus ketat, termasuk kepabeanan, imigrasi, dan instansi lainnya," kata dia.

Saat ini, kata dia, Direktur Kepelabuhanan Kemenhub sudah berada dalam tim satgas IUU. Fungsinya, Kemenhub pun akan melakukan evaluasi terhadap berbagai pelabuhan yang digunakan oleh para pelaku IUU.

Seperti diberitakan, informasi perbudakan yang dilakukan PT Pusaka Benjina Resources diketahui Susi setelah membaca laporan investigasi media asing, yaitu Associated Press (AP). Dalam laporan yang dimuat oleh AP.org dengan judul "AP Investigation: Are slaves catching the fish you buy?" itu diberitakan adanya pemaksaan kerja selama 22 jam per hari tanpa hari libur kepada ABK di kapal milik PT Pusaka Benjina Resources.

Bahkan, AP juga mengungkapkan para pekerja paksa yang banyak berasal dari Myanmar tersebut sampai harus mengonsumsi air kotor untuk minum. Hasil tangkapan ikan perusahaan tersebut sampai diekspor ke Amerika Serikat dan disalurkan ke toko ritel besar di Amerika Serikat, yaitu Wal Mart.

Baca juga: Kapalnya Ditangkap, Perusahaan Ini Bantah Tudingan Menteri Susi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPPI Mulai Penyelidikan soal Impor Ubin Keramik

KPPI Mulai Penyelidikan soal Impor Ubin Keramik

Whats New
Karier.mu dan Women’s World Banking Luncurkan Modul Kapabilitas Keuangan dan Digital, Bisa Diakses Gratis

Karier.mu dan Women’s World Banking Luncurkan Modul Kapabilitas Keuangan dan Digital, Bisa Diakses Gratis

Whats New
Bersama Mentan Amran, Presiden Jokowi Lakukan Peninjauan Program Pompanisasi di Kotawaringin Timur

Bersama Mentan Amran, Presiden Jokowi Lakukan Peninjauan Program Pompanisasi di Kotawaringin Timur

Whats New
IHSG Menguat di Akhir Sesi, Rupiah Koreksi

IHSG Menguat di Akhir Sesi, Rupiah Koreksi

Whats New
Membandingkan Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun dengan Pembangunan IKN

Membandingkan Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun dengan Pembangunan IKN

Whats New
Badan Bank Tanah Targetkan Peningkatan Aset Lahan 23.000 Hektar Tahun Ini

Badan Bank Tanah Targetkan Peningkatan Aset Lahan 23.000 Hektar Tahun Ini

Whats New
Surge dan Arsari Group Sepakati Kerja Sama Penyediaan Akses Internet Masyarakat

Surge dan Arsari Group Sepakati Kerja Sama Penyediaan Akses Internet Masyarakat

Whats New
2 Solusi Lupa PIN ATM BNI, Bisa dari HP Antiribet

2 Solusi Lupa PIN ATM BNI, Bisa dari HP Antiribet

Spend Smart
Mandiri Energi, Dusun di Cilacap Ini Andalkan Listrik dari Tenaga Surya

Mandiri Energi, Dusun di Cilacap Ini Andalkan Listrik dari Tenaga Surya

Whats New
Kuartal I-2024, Emiten Infrastruktur Telko SUPR Cetak Pertumbuhan Laba Bersih 3,8 Persen

Kuartal I-2024, Emiten Infrastruktur Telko SUPR Cetak Pertumbuhan Laba Bersih 3,8 Persen

Whats New
Menko Airlangga Yakini Kinerja Kemenko Perekonomian pada 2025 Mampu Maksimalkan Transformasi Ekonomi Menyeluruh

Menko Airlangga Yakini Kinerja Kemenko Perekonomian pada 2025 Mampu Maksimalkan Transformasi Ekonomi Menyeluruh

Whats New
Bank Tanah Siapkan 150 Hektar di IKN untuk Polri

Bank Tanah Siapkan 150 Hektar di IKN untuk Polri

Whats New
Bank Tanah Sediakan 1.750 Hektar untuk Relokasi Kampung Nelayan Terdampak IKN

Bank Tanah Sediakan 1.750 Hektar untuk Relokasi Kampung Nelayan Terdampak IKN

Whats New
2 Cara Ganti PIN ATM BCA, Bisa lewat HP?

2 Cara Ganti PIN ATM BCA, Bisa lewat HP?

Spend Smart
Akhiri Dugaan Monopoli, KPPU Terima Perubahan Antarmuka Jasa Logistik di Aplikasi Shopee

Akhiri Dugaan Monopoli, KPPU Terima Perubahan Antarmuka Jasa Logistik di Aplikasi Shopee

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com