Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Menteri ESDM soal Petral, SBY Dinilai "Lebay"

Kompas.com - 20/05/2015, 10:25 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS. com - Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean menyatakan, tak seharusnya mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi secara berlebihan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, yang menyebut selama ini upaya pemberantasan mafia migas salah satunya pembubaran Petral selalu berhenti di kantor presiden.

Menurut Ferdinand,  dengan tanggapan yang berlebihan, justru bisa menguatkan bahwa apa yang disampaikan oleh Sudirman Said benar.  "Sehingga SBY begitu ketakutan dan berjuang mati-matian untuk membersihkan namanya. SBY terlalu lebay menanggapi apa yang disampaikan oleh Sudirman Said," kata Ferdinand melalui keterangan tertulisnya, Rabu (20/5/2015).

Lebih lanjut dia bilang, apa yang dikatakan oleh Sudirman Said dengan Kantor Presiden itu belum tentu Presiden. Bisa saja, sambung dia, usulan pembubaran Petral berhenti di staf presiden.

Karena pada masa SBY Menteri BUMN kala itu Dahlan Iskan sudah pernah bicara keras untuk membubarkan Petral meski ide itu tiba-tiba lenyap dan batal. "SBY justru harus introspeksi diri dalam hal ini, karena tidak mungkin SBY tidak tahu akan praktik mafia di Petral," sebut dia.

Ferdinand mengatakan, SBY tidak perlu berlindung di balik kalimat tidak pernah ada usulan yang sampai di meja presiden.  Menurut dia, SBY seharusnya sudah tahu tentang itu karena media sudah memberitakan dan Dahlan Iskan selaku menteri pun sudah bicara. "Jangan pura-pura tidak tahu lah SBY," ucap Ferdinand.

Dia pun berharap baik SBY maupun Eddy Baskoro Yudhoyono (Ibas) tidak menyeret polemik ini menjadi isu politik yang merusak hubungan SBY dengan Joko Widodo. "Jangan digeser masalahnya. Lebih baik jika SBY merasa difitnah, segera ambil tindakan hukum laporkan Sudirman Said ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah, itu akan membuktikan siapa yang benar," kata dia lagi.

baca juga: Pembubaran Petral Ibarat Bakar Sarang Tawon

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com