Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lenovo Jajaki Bangun Perakitan "Smartphone" di Indonesia

Kompas.com - 27/05/2015, 06:18 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

BEIJING, KOMPAS.com - Perusahaan gadget yang berbasis di Tiongkok, Lenovo, menjajaki penanaman modal berupa pembangunan perakitan ponsel di Indonesia, menyusul besarnya potensi pasar di Tanah Air.

President Region Asia Pacific Lenovo Roderick Lappin menuturkan pihaknya selalu membuka kemungkinan untuk menanamkan modal di Indonesia, sepanjang beberapa syarat terpenuhi, seperti halnya iklim investasi yang kondusif.

"Meskipun pemerintah Indonesia menawarkan insentif bagi investor, hal itu bukanlah pertimbangan utama bagi kami dalam menanamkan modal. Yang lebih penting adalah bagaimana penanaman modal itu memberi dampak positif bagi kami dengan didukung iklim investasi yang baik," ujarnya kepada Kompas.com, di sela-sela acara Lenovo Tech World, Selasa (26/5/2015).

Menurut dia, Lenovo menjajaki perakitan ponsel cerdas generasi 4G, seiring dengan maraknya operator di Indonesia yang mulai memasuki layanan tersebut. Sejauh ini, seluruh pabrik perakitan smartphone milik Lenovo berada di China.

Lenovo terus berupaya memperbesar pangsa pasar untuk segmen produk smartphone dan tablet. Penjualan terbesar perseroan di Indonesia masih disumbang oleh segmen PC.

Namun demikian, Lappin tidak menyebutkan secara spesifik dana yang akan disiapkan jika nantinya perseroan benar-benar menanamkan investasinya di Indonesia.

Terkait dengan upaya pemerintah menarik investor asing melakukan penanaman modal secara langsung, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan masukan kepada pemerintah agar masa fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan atau Tax Holiday diperpanjang.

Saat ini, mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, tax holiday diberikan paling lama 10 tahun, dan paling singkat 5 tahun.

Kepala BKPM Franky Sibarani menuturkan, masukan tersebut disampaikan BKPM kepada pemerintah setelah mendapat banyak input dari sektor industri. Selain itu, Franky mengaku di negara lain, seperti Vietnam, tax holiday diberikan lebih dari 10 tahun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Whats New
Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Whats New
Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Rilis
Temukan Ada Distributor yang 'Bundling' Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Temukan Ada Distributor yang "Bundling" Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Whats New
Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Whats New
Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Whats New
Kementerian ESDM Siasati Kenaikan Harga Elpiji yang Berada di Atas HET

Kementerian ESDM Siasati Kenaikan Harga Elpiji yang Berada di Atas HET

Whats New
Investasi Asing Meningkat, BI Soroti Tantangan di Sektor Hilirisasi SDA

Investasi Asing Meningkat, BI Soroti Tantangan di Sektor Hilirisasi SDA

Whats New
Cegah Perdagangan Orang, Bagaimana 'Update' Pembahasan RUU PPRT?

Cegah Perdagangan Orang, Bagaimana "Update" Pembahasan RUU PPRT?

Whats New
Minyakita Dijual Melebihi HET, KPPU Bakal Panggil Kemendag dan Kemenperin

Minyakita Dijual Melebihi HET, KPPU Bakal Panggil Kemendag dan Kemenperin

Whats New
IFG Holding Cetak Laba Bersih Rp 3,44 Triliun Tahun 2022

IFG Holding Cetak Laba Bersih Rp 3,44 Triliun Tahun 2022

Whats New
BSM Umat Resmi Jadi BSI Maslahat

BSM Umat Resmi Jadi BSI Maslahat

Whats New
Antisipasi Tingginya Kebutuhan Pupuk, Petrokimia Gresik Amankan Pasokan Gas dari Lapangan JTB

Antisipasi Tingginya Kebutuhan Pupuk, Petrokimia Gresik Amankan Pasokan Gas dari Lapangan JTB

Whats New
Bakal Berhenti Beroperasi pada 31 Maret, Siapa Pemilik JD.ID?

Bakal Berhenti Beroperasi pada 31 Maret, Siapa Pemilik JD.ID?

Whats New
Evaluasi Mingguan Harga BBM Non-Subsidi Ikuti Harga Minyak Dunia Dinilai Tepat

Evaluasi Mingguan Harga BBM Non-Subsidi Ikuti Harga Minyak Dunia Dinilai Tepat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+