Mendayung di Antara Dua Karang Itu Masih Relevan...

Menurut Obama, Tiongkok akan menciptakan aturan-aturan baru ekonomi di Asia jika AS tak mengaturnya terlebih dahulu. Sejak 4 tahun silam, AS memang sangat ingin menciptakan zona perdagangan bebas Trans-Pasifik. Oleh karena itulah, AS mendorong Jepang, mengupayakan kesepakatan antara 12 negara penggerak 40 persen ekonomi dunia yang tergabung dalam TPP.

Ada 12 negara yang ikut dalam TPP, yaitu AS, Jepang, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Singapura, Australia, Selandia Baru, Kanada, Meksiko, Cile, dan Peru.

Tak mau kalah, Tiongkok mendorong pemberlakuan Kawasan Perdagangan Bebas di Asia Pasifik (FTAAP) dalam pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-22 APEC di Beijing pada November 2014 lalu. Hasilnya, para pemimpin APEC setuju perlunya upaya pencapaian FTAAP secara bertahap berdasarkan konsensus yang telah disepakati. Namun, meski disepakati, persetujuan itu tak bersifat mengikat.

Posisi Indonesia
Adu pengaruh ekonomi antara AS dan Tiongkok memang tak bisa terhindarkan. Dua negara raksasa ekonomi dunia itu memang memiliki pengaruh besar bagi perekonomian suatu kawasan. Lantas bagaimana terhadap Indonesia?

Sudah bukan barang baru, ekonomi Indonesia sangat tergantung dari dua negara itu. Bahkan, jika menengok data neraca perdagangan Indonesia, terutama ekspor pada Januari-Mei 2014, AS dan Tiongkok merupakan mitra dagang utama Indonesia.

Nilai ekspor Indonesia ke AS pada Januari-Mei 2015 mencapai 6,4 miliar dollar atau yang tertinggi dibandingkan dengan negara lain. Sementara itu, ekspor Indonesia ke Tiongkok mencapai 5,4 miliar dollar.

Namun, nilai ekspor Indonesia ke kedua negara itu secara tren memang mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal itu diakibatkan ekonomi AS yang belum pulih benar dan melemahnya perekonomian Tiongkok. Artinya, baik atau buruknya kondisi perekonomian kedua negara itu, dampaknya terhadap neraca perdagangan Indonesia tidaklah kecil.

Ekonom Universitas Indonesia, Berly Martawardaya, menilai, Indonesia harus memikirkan dengan cermat posisinya terkait adu kuat dua kekuatan ekonomi dunia itu. Bagi dia, memilih jalan perekonomian sendiri, tanpa harus tergantung pada satu sisi, yaitu AS atau Tiongkok, akan jauh lebih bermanfaat daripada terikat dengan salah satu negara.

Keberanian mengambil sikap yang tak terikat pada satu sisi itu, kata dia, persis dengan sikap politik luar negeri Indonesia pada saat era perang dingin, saat AS dengan liberalisme-nya dan Uni Soviet dengan komunisme-nya saling berebut pengaruh.

Politik bebas aktif itu dituangkan dalam pidato Wakil Presiden pertama RI, Bung Hatta, yang berjudul "Mendayung Diantara Dua Karang" di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) pada 2 September 1948 silam.

"Mendayung di antara dua karang itu masih sangat relevan buat kita. Saya kira, kita harus memikirkan sikap kita ke Eropa seperti apa, ke Asia Timur dan Amerika seperti apa," ujar Berly dalam acara diskusi Smart FM pada akhir pekan lalu.

Dia menuturkan, dengan segala kondisi ekonomi Indonesia saat itu, ikut bergabung ke TPP, yang sangat mengikat, misalnya, akan berdampak pada keleluasaan pergerakan sikap Indonesia dalam ekonomi global.

Terlebih lagi, kata dia, aturan kemitraan TPP tersebut ditolak oleh kongres di AS. Menurut Berly, pantas klausul TPP yang diajukan Obama untuk mematok pengaruh di kawasan Asia dikritik keras di AS. Pasalnya, kata dia, klausul itu bagian dari suatu rezim ekonomi yang nantinya sangat mengikat.