Pemerintah Beri Kesempatan Rangkul Penambang Liar

JAKARTA, KOMPAS.com -- Maraknya pertambangan ilegal, terutama timah, tak membuat pemerintah asal gebuk menutup pertambangan timah tersebut. Sebaliknya, pemerintah berencana merangkul para penambang tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam proses penambangan timah yang bekerja sama dengan PT Timah. "Mining itu harus diberhentikan, tapi kita juga berikan kesempatan juga kepada masyarajat untuk berpartisipasi dalam proses penambangan timah," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil di Jakarta, Senin (22/6/2015).

Dia menjelaskan, selama ini masyarakat memang memiliki kendala regulasi pertambangan dan penggunaan alat berat. Oleh karena itu, kata dia, kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) sangatlah penting dilakukan sehingga masyakat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nantinya lanjut Sofyan, pemerintah akan membuat koperasi atau badan tertentu yang menaungi para penambang timah tersebut. Tujuannya, agar PT Timah mampu mengontrol suplai timah dari para penambang.

Menurut dia, penyelundupan barang tambang harus dikontrol. Meski begitu, Sofyan mengatakan bahwa tak perlu semua penambang harus berada di bawah kontrol PT Timah.

Baginya, kemudian, kerja sama antara PT Timah dan para penambang bisa membuat kontrol penambangan timah menjadi lebih baik ketimbang saat ini. "Kalau sekarang ditambang tanpa kontrol dan ditampung oleh pihak penampung ilegal maka negara enggak akan mendapat uang. Kemudian royalti enggak dibayar, pajak enggak dibayar, kerusakan lingkungan enggak dibayar (dengan penghijauan)," kata Sofyan.