Transaksi Rp 5 Juta Bakal Kena Bea Meterai Rp 10.000

Kompas.com - 01/07/2015, 14:47 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com
— Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji rencana untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Salah satu poin perubahan materi UU yang diusulkan Ditjen Pajak adalah perubahan tarif bea meterai.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Ditjen Pajak Kemenkeu, Mekar Satria Utama, mengatakan, Ditjen Pajak berencana mengubah pemberlakuan pengenaan meterai yang selama ini terdiri dari dua tarif menjadi satu tarif. Tarif meterai baru diusulkan Rp 10.000.

Padahal, sebelumnya, Ditjen Pajak telah mengumumkan akan mengubah dua jenis tarif meterai yang berlaku saat ini. Meterai bertarif Rp 3.000 akan dinaikkan menjadi Rp 10.000 untuk dokumen dengan nilai nominal tertentu.

Sementara itu, meterai bertarif Rp 6.000 akan naik menjadi Rp 18.000 untuk dokumen dengan nilai nominal tertentu. "Kami ingin ada kemudahan dan tidak ingin memisahkan antara satu dokumen dengan dokumen lain. Makanya, perubahan hanya dibuat satu tarif," kata Mekar, Selasa (30/6/2015).

Dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai yang berlaku saat ini, diatur soal penggunaan meterai, yakni untuk dokumen yang menyatakan nilai nominal hingga jumlah tertentu, dokumen bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan di muka pengadilan.

Menurut Mekar, UU tersebut sebenarnya memperbolehkan penggunaan bea meterai pada alat bukti transaksi belanja ritel masyarakat. Namun, aturan itu belum dilaksanakan. Karena itu, setelah revisi UU Bea Meterai diberlakukan, Ditjen Pajak akan mengenakan meterai senilai Rp 10.000 atas transaksi itu.

Namun, lanjut Mekar, pengenaan meterai ada batasan nilai, yaitu untuk nominal lebih dari Rp 5 juta untuk semua dokumen, termasuk dokumen hasil pembelanjaan ritel.

Dengan demikian, nilai transaksi di ritel tidak lagi menjadi masalah. "Karena, transaksi dengan nilai lebih dari Rp 5 juta ialah transaksi untuk pembelanjaan barang elektronik," kata Mekar.

Nah, meterai ini akan dikenakan kepada si pembeli berupa meterai yang terkomputerisasi.

Di sisi lain, meterai dengan tarif Rp 10.000 tidak berlaku bagi dokumen hasil transaksi pembelian saham dan properti. Khusus untuk dua transaksi ini, Ditjen Pajak akan memungut tarif berdasarkan persentase (ad volerem) 0,01 persen dari nilai transaksi yang akan dikenakan kepada pembeli. Namun, untuk kedua jenis transaksi itu, Ditjen Pajak tidak mematok batasan nilai tertentu. Tarif 0,01 persen ini lebih rendah dari rencana sebelumnya, 0,1 persen.

Mekar menyebut, jika pembahasan revisi UU Bea Meterai selesai pada awal 2016, beleid ini baru akan berlaku efektif mulai tahun 2017.

Pengamat pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Ronny Bako, menilai, konsep pengenaan meterai dalam UU Bea Meterai ialah hanya kepada dokumen yang menyatakan nilai tertentu, bukan mencantumkan sebuah nilai. Sebab itu, kata dia, pengenaan meterai atas alat bukti pembelanjaan ritel menyimpang dari UU.

Sementara itu, dengan pengenaan meterai atas alat bukti transaksi belanja tadi, penjual jadi pemungut pajak. "Nah, pemungut pajak ini harus jelas, benar-benar wajib pajak terdaftar. Jika memang dilakukan perluasan obyek meterai, pengawasannya juga harus dilakukan," ujar Ronny. (Adinda Ade Mustami)



Sumber
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar 10 Aset Kripto Paling Cuan Sepekan, Ada yang Meroket 700 Persen

Daftar 10 Aset Kripto Paling Cuan Sepekan, Ada yang Meroket 700 Persen

Earn Smart
Apa Tujuan dari Koperasi?

Apa Tujuan dari Koperasi?

Whats New
Lampaui Target, Pertamina Geothermal Energy Produksi 4.618 GWh Listrik

Lampaui Target, Pertamina Geothermal Energy Produksi 4.618 GWh Listrik

Whats New
Simak Hal-hal yang Perlu Kamu Ketahui Sebelum Mulai Investasi Kripto

Simak Hal-hal yang Perlu Kamu Ketahui Sebelum Mulai Investasi Kripto

Earn Smart
Hari Ketiga Larangan Mudik, Kemenhub: Ada 14.751 Orang Lakukan Perjalanan Non-Mudik

Hari Ketiga Larangan Mudik, Kemenhub: Ada 14.751 Orang Lakukan Perjalanan Non-Mudik

Whats New
51 Persen Saham Freeport di MIND ID Bakal Dijual Melalui IPO?

51 Persen Saham Freeport di MIND ID Bakal Dijual Melalui IPO?

Whats New
[POPULER MONEY] THR PNS, Janji Sri Mulyani dan Tudingan Tak Bersyukur | Harga Dogecoin Anjlok 30 Persen

[POPULER MONEY] THR PNS, Janji Sri Mulyani dan Tudingan Tak Bersyukur | Harga Dogecoin Anjlok 30 Persen

Whats New
Larangan Mudik, Menhub: Transportasi Penumpang Turun Signifikan, Angkutan Barang Stabil

Larangan Mudik, Menhub: Transportasi Penumpang Turun Signifikan, Angkutan Barang Stabil

Whats New
Bayar Zakat Fitrah Secara Online, Ini 3 Platform yang Bisa Digunakan

Bayar Zakat Fitrah Secara Online, Ini 3 Platform yang Bisa Digunakan

Whats New
Mudik Dilarang, Sehari 14.751 Orang Bepergian Naik Pesawat Hingga Bus

Mudik Dilarang, Sehari 14.751 Orang Bepergian Naik Pesawat Hingga Bus

Whats New
Sekjen Kemnaker: Segera Laporkan Pelanggaran THR ke Posko Terdekat

Sekjen Kemnaker: Segera Laporkan Pelanggaran THR ke Posko Terdekat

Whats New
Mudik Dilarang, Trafik Truk dari Jawa ke Sumatera Naik 24 Persen

Mudik Dilarang, Trafik Truk dari Jawa ke Sumatera Naik 24 Persen

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Tip Sederhana Taklukan Beasiswa S2 LPDP | Kuliah di Luar Negeri, Manfaatnya Apa Sih?

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Tip Sederhana Taklukan Beasiswa S2 LPDP | Kuliah di Luar Negeri, Manfaatnya Apa Sih?

Rilis
Bukan Bipang, Erick Thohir Promosikan Nasi Goreng Babat Pak Sumarsono

Bukan Bipang, Erick Thohir Promosikan Nasi Goreng Babat Pak Sumarsono

Whats New
Nunggak Cicilan, Bolehkah Kendaraan Ditarik Paksa Debt Collector?

Nunggak Cicilan, Bolehkah Kendaraan Ditarik Paksa Debt Collector?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X