Ini Syarat agar Indonesia Tak Bangkrut seperti Yunani

Kompas.com - 07/07/2015, 14:47 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Rendahnya rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) bukan jaminan bahwa sebuah negara terbebas dari ancaman krisis. Pengelolaan utang yang prudent dan penggunaan pada kegiatan produktif menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Indonesia agar tidak bangkrut seperti Yunani.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/7/2015). Enny menjelaskan, krisis Yunani berawal dari pengelolaan utang yang tidak prudent atau bijak. Salah satunya adalah besarnya jaminan sosial yang ditanggung oleh pemerintah. "Payahnya, untuk membiayai jaminan sosial itu, dari utang," kata Enny.

Utang yang digunakan untuk kegiatan non-produktif tentu saja tidak akan menghasilkan keuntungan atau untuk kegiatan refinancing atau pendanaan kembali. Di sisi lain, sumber daya ekonomi Yunani tidaklah banyak. "Negeri Para Dewa-Dewi" mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama.

"Ini kan nilai tambahnya kecil. Di samping itu, ada fluktuasi. Ketika terjadi perlambatan ekonomi dunia, pasti ya sektor ini pun langsung terpengaruh signifikan," ucap Enny.

Sebagai gambaran saja, pada triwulan I-2015, PDB Yunani tercatat sebesar 241,72 miliar dollar AS dengan pertumbuhan ekonomi 0,20 persen jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, PDB per kapita Yunani sebesar 18.146,3 dollar AS, dengan tingkat pengangguran 25,6 persen.

Yunani dinyatakan gagal bayar utang sebesar 1,54 miliar euro atau setara Rp 22 triliun kepada Dana Moneter Internasioal (IMF) yang jatuh tempo pada Selasa (30/6/2015) lalu. Hingga kuartal-I 2015, utang Yunani mencapai 316 miliar euro.

Sebenarnya, Yunani sudah mendapatkan tawaran dana talangan dari Uni Eropa (UE). Namun karena persyaratan yang ketat, rakyat Yunani pun menolak. Hasil referendum atau pemungutan suara yang dilakukan warga Yunani pada Minggu (5/7/2015) menunjukkan 61,31 persen warga Yunani menolak syarat kreditor internasional tersebut.

Sebenarnya, menurut Enny, tidak ada contoh yang menunjukkan bahwa jika rasio utang sebuah negara dianggap aman terhadap PDB-nya, maka negara tersebut aman dari krisis. Hal tersebut lebih tergantung pada urusan pengelolaannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Whats New
HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

Whats New
Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Whats New
Cara Daftar m-Banking Mandiri lewat HP dengan Mudah

Cara Daftar m-Banking Mandiri lewat HP dengan Mudah

Whats New
Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Whats New
Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Whats New
HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

Whats New
Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Rilis
Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Whats New
Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Whats New
Segini Harga Pertalite jika Tidak Disubsidi Pemerintah

Segini Harga Pertalite jika Tidak Disubsidi Pemerintah

Whats New
Cara Cek Tagihan Listrik Online lewat HP, Bisa Tanpa Aplikasi

Cara Cek Tagihan Listrik Online lewat HP, Bisa Tanpa Aplikasi

Spend Smart
Kisah Neneng, Pilih 'Resign' lalu Buka Toko Kelontong, Ternyata Tak Semudah yang Dibayangkan...

Kisah Neneng, Pilih "Resign" lalu Buka Toko Kelontong, Ternyata Tak Semudah yang Dibayangkan...

Whats New
Pemerintah Tidak Akan Bangun Infrastruktur Baru hingga 2024, Ini Sebabnya

Pemerintah Tidak Akan Bangun Infrastruktur Baru hingga 2024, Ini Sebabnya

Whats New
Jadi Pengelola Pelabuhan Ajibata dan Ambarita, ASDP: Permintaan Masyarakat Tinggi

Jadi Pengelola Pelabuhan Ajibata dan Ambarita, ASDP: Permintaan Masyarakat Tinggi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.