Ada Peluang BPJS Kesehatan Kelola Sistem Berbasis Syariah

Kompas.com - 04/08/2015, 15:24 WIB
TRIBUN PONTIANAK / GALIH NOFRIO NANDA Warga menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor BPJS Kesehatan di Pontianak, beberapa waktu lalu.


KOMPAS.com — Ke depan, ada peluang bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengelola sistem berbasis syariah. Secara teknis, menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris di Kantor Otoritas Jasa Keuangan pada Selasa (4/8/2015), nantinya akan ada formulir khusus bagi masyarakat yang ingin menggunakan sistem berbasis syariah di samping formulir yang ada seperti sekarang ini. "Penyelenggara kelolaannya tetap BPJS Kesehatan," kata Fachmi Idris.

Fachmi Idris dalam kesempatan itu didampingi antara lain Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-bank OJK Firdaus Djaelani; anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Profesor Jaih Mubarok; perwakilan Kementerian Keuangan, Eva Theresia Bangun; dan perwakilan Kementerian Kesehatan, Sundoyo. Sebelumnya, nama-nama tersebut, termasuk Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Chazali H Situmorang, mendiskusikan ihwal rekomendasi hasil keputusan bersama tentang pengelolaan sistem jaminan kesehatan tersebut yang belum sesuai syariah.

Menurut Firdaus, lantaran keputusan bersama itu, masyarakat, terlebih lagi di sosial media, memberikan banyak respons. Bahkan, ada respons yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan haram. "Padahal, tak ada kata 'haram' di dalam keputusan bersama itu," kata Firdaus.

Hasil pembicaraan hari ini menunjukkan ada tiga kesepakatan yang tercapai. Secara tertulis, menurut kesepakatan tersebut, semua pihak akan melakukan pembahasan lebih lanjut. Untuk bagian ini, kata Firdaus, ada tim yang sudah terbentuk dari unsur-unsur institusi di atas. "Mulai besok, tim bekerja membuat kajian," kata Firdaus sambil mengharapkan bahwa kerja tim akan tuntas dalam satu minggu ke depan.

Poin kedua, semua pihak sepaham bahwa di dalam keputusan bersama itu memang tidak terdapat kata "haram". Ketiga, masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaan mereka dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Di dalam poin ketiga itu juga termaktub perlunya penyempurnaan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk memfasilitasi masyarakat yang memilih program sesuai dengan syariah.

 

Primus Dari kiri ke kanan, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank OJK Firdaus Djaelani, dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Profesor Jaih Mubarok pada Selasa (4/8/2015) memperlihatkan siaran pers bersama hasil diskusi bersama tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JSN) oleh BPJS Kesehatan.


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


EditorJosephus Primus
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X