Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BI: Indonesia Tidak Krisis!

Kompas.com - 27/08/2015, 19:14 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS belakangan ini memunculkan kekhawatiran bahwa krisis ekonomi 1998 akan terulang. Lantas apakah kondisi ekonomi Indonesia saat ini benar-benar sudah di tahap krisis?

Menurut Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, ekonomi Indonesia saat ini memiliki fundamental yang jauh lebih baik ketimbang tahun 1998 lalu. Karena itulah, dia menegaskan, ekonomi Indonesia belum ada di tahap krisis.

"Belum (krisis). Seperti yang saya jelaskan tadi, jangan dikira Indonesia saat ini ada di tahap krisis. Yang bisa dikatakan krisis itu dunia karena pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,8 persen menurun jadi 3,5 persen, lalu jadi 3,3 persen. Itu terlalu rendah dan membawa dampak kepada Indonesia," ujar Agus saat ditemui di Kantor BI, Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Dampak pelemahan ekonomi dunia itu tak hanya berdampak ke Indonesia. Tiongkok, yang pertumbuhan ekonominya selalu di atas 10 persen, terkena dampak yang tak kecil.

"Lihat perdagangan kita lemah. Namun, kita lihat kondisi di Tiongkok, yang 20 tahun pertumbuhan ekonominya di atas 10 persen, dalam tiga tahun terakhir turun, bahkan tahun ini diperkirakan jadi 6,8 persen, dan tahun depan 6,3 persen. Ini kondisi dunia yang tidak pasti dan perlu kita waspadai," kata dia.

Pelemahan ekonomi global berdampak pada jatuhnya harga komoditas sumber daya alam (SDA). Indonesia merupakan salah satu negara dengan neraca perdagangan yang sangat tergantung pada harga komoditas SDA. Seperti diketahui, harga barang ekspor andalan Indonesia, yaitu batubara dan minyak kelapa sawit (CPO), saat ini sedang jatuh.

"Dibandingkan 2 tahun lalu atau tahun lalu, sekarang ini secara fundamental (Indonesia) lebih baik. Yang disebut fundamental ekonomi itu apa? Inflasi, capital inflow, bagaimana neraca perdagangan. Misal, kita punya inflasi akan mengarah ke 4 persen, sebelumnya 8 persen. Kita punya transaksi berjalan tinggal defisit 2,1 persen, sebelumnya 4,2 persen. Jadi, ada perbaikan. Neraca perdagangan tahun lalu, dari defisit, sekarang dari Januari 2015 sudah surplus," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com