Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IMF dan "Malapraktik" Ekonomi Indonesia pada 1998

Kompas.com - 03/09/2015, 04:14 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kedatangan bos IMF, Christine Lagarde, ke Indonesia di tengah kondisi perekonomian nasional yang saat ini melemah seakan mengingatkan kejadian saat krisis ekonomi 1998.

Saat itu, 17 tahun silam, lembaga pendanaan internasional itu datang menawarkan berbagai "obat" bagi perekonomian Indonesia yang sedang "sakit". Namun, menurut ekonom Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono, "obat" yang diberikan IMF itu kenyataannya telah gagal menolong perekonomian Indonesia.

Indonesia pun trauma atas "malapraktik" ekonomi 1998 itu. "Waktu itu, IMF lalai dan kita trauma. Kita nggak mau sekarang berhubungan dengan IMF. IMF sendiri yang dikritik seluruh dunia. Ekonom-ekonom top, termasuk Joseph Stiglitz, juga mengkritik IMF. Jadi, 'malapraktik', memberikan 'obat' yang enggak cocok," ujar Tony di Kantor Bank Indonesia (BI), Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Dari berbagai "obat" yang disarankan IMF, ada beberapa yang ternyata tak tepat diterapkan di Indonesia. Pertama, kata Tony, ialah pemangkasan subsidi. Menurut ekonom UGM itu, Indonesia merupakan negara yang masih memerlukan subsidi untuk mendorong sektor-sektor tertentu.

Hal itu merupakan ciri khas Indonesia yang tidak bisa disamakan dengan kondisi ekonomi di negara-negara Amerika Latin, layaknya Meksiko dan Brasil, yang saat itu juga mengalami krisis ekonomi.

Paket kebijakan yang diberikan IMF terdiri dari 10 poin yang dikenal dengan Washington Consensus, yang berhasil diterapkan kepada negara di Amerika Latin, tetapi tidak bagi Indonesia.

"Kalau saya sakit, misalnya, kan diinfus, tetapi kalau tiba-tiba dicabut kan nggak bagus, harus ada persiapan yang lain. Subsidi juga begitu. Nah, IMF dulu salahnya di situ," kata dia sembari menganalogikan saran pencabutan subsidi 17 tahun silam.

Selain itu, IMF juga salah dalam memberikan "suntikan dengan dosis" yang tepat ke Indonesia. "Itu nggak cukup dosisnya. Kita cadangan devisa waktu itu 20 miliar dollar AS, terus disuntik selama 16 bulan, total jadi 36 miliar dollar AS. Enggak cukup untuk krisis Indonesia yang utangnya 130 miliar dollar AS. Jadi, obatnya baik, tetapi nggak cocok dosisnya," ucap dia.

Kesalahan fatal terjadi lantaran IMF menyamaratakan krisis ekonomi yang menimpa sejumlah negara pada 1998 silam. Oleh karena itu, dia yakin kedatangan Lagarde ke Indonesia tak akan memberikan dampak apa pun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Whats New
Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Whats New
Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com