Mulai 1 Januari 2016, Subsidi Listrik Hanya untuk Si Miskin

Selama ini, pelanggan listrik 450 VA membayar tarif subsidi Rp 415,5 per KWh.

Sedangkan pelanggan listrik 900 VA membayar tarif subsidi Rp 586,23 per KWh.

Untuk pelanggan tarif non-subsidi R1 1.300 VA sampai R1 6.600 VA membayar antara Rp 1.347,72 sampai dengan Rp 1.492,51 per KWh.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Askolani mengatakan, selisih subsidi listrik di tahun depan akan digunakan untuk menambal defisit APBN.

"Juga menambah belanja negara," ujar dia.

Selain memotong subsidi listrik, pemerintah juga memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Dalam RAPBN 2016, pemerintah dan DPR menyepakati target pendapatan negara sebesar Rp 1.822,5 triliun dan belanja Rp 2.095,7 triliun.

Alhasil, defisit  akan mencapai Rp 273,2 triliun atau 2,15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto mengatakan, dengan potensi kenaikan defisit, penghematan anggaran perlu dilakukan.

Namun, pemerintah perlu membatasi dampak kebijakan pencabutan subsidi listrik itu terhadap daya beli masyarakat.

Sebab, "Di satu sisi pemerintah juga perlu menaikkan daya beli," ujar dia. Apalagi, daya beli masih menjadi motor penggerak ekonomi.   

Ia menyarankan, subsidi energi dialihkan ke subsidi non-energi yang lebih produktif, seperti subsidi pupuk, benih atau menambah anggaran penanaman modal negara demi mendongkrak kinerja BUMN.

"Bisa juga menambah bantuan sosial dan jaring pengaman sosial," ujar dia. (Agus Triyono, Amailia Putri Hasniawati)