Kemendesa Bidik Investasi di Daerah Perbatasan hingga Rp 130 Triliun

KOMPAS.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi membidik investasi di daerah perbatasan hingga Rp 130 triliun. Catatan itu menjadi salah satu yang mengemuka dalam pergelaran Border Investment Summit (BIS) 2015 pada Selasa (3/11/2015) di Jakarta. "Ini merupakan upaya dan ikhtiar serius Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rangka mengembangkan daerah perbatasan. Kita dekati dengan pendekatan ekonomi tidak hanya semata-mata dengan pendekatan keamanan," kata Menteri Desa Marwan Jafar yang menjadi pembicara kunci dalam pertemuan sehari tersebut.

Program ini mendapat nama Pengembangan Kawasan Beranda Indonesia (PKBI). Program akan berlangsung di 41 kabupaten/kota di daerah perbatasan dengan upaya menarik investor swasta berperan serta dengan sistem kemitraan. Dalam catatan Marwan, ada dua kawasan yang menjadi perhatian utama yakni kawasan perbatasan di Kalimantan dengan Malaysia yakni di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur. "Para investor akan masuk di daerah perbatasan ini," katanya.

Kawasan yang juga mendapat perhatian adalah di Provinsi Kepulauan Riau. "Kami juga mempelajari betul kawasan perbatasan di Papua dan pemetaan untuk di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste," kata Marwan lagi.

Marwan menambahkan, saat ini telah dibangun 10 Kota Terpadu Mandiri (KTM), 28 Kawasan Transmigrasi, dan 17 Satuan Pemukiman yang berada di daerah perbatasan. "Ini semua dapat dimanfaatkan dalam pengembangan potensi yang ada di daerah perbatasan,” jelas Marwan.

Dalam jangka pendek, imbuh Marwan, pihaknya sudah meneken nota kesepahaman (MoU) dengan tiga gubernur dan 12 bupati di Kalimantan. "Termasuk di Kepulauan Riau. Jadi tinggal berjalan tahun ini," lanjut Marwan.

Buku profil

Josephus Primus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar

Tercatat ada lima kabupaten di Kepulauan Riau yang menjadi kawasan perbatasan dengan Malaysia yakni Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Sementara, delapan kabupaten perbatasan di Kalimantan yakni Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan.

Menanggapi buku hasil kerja sama Biro Perencanaan Kementerian Desa dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini, Menteri Marwan Jafar mengatakan,"Kementerian yang lain enggak punya buku ini. Bahkan, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) pun enggak punya."