Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KUR, Cara Pemerintah Tebas "Rentenir" yang Bebani TKI

Kompas.com - 12/11/2015, 23:04 WIB
Sri Noviyanti

Penulis

KOMPAS.com – Dari banyak hal yang memberatkan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk berkerja di luar negeri, salah satunya adalah biaya tinggi untuk pemberangatan dan penempatannya. Bila dihitung, biaya keberangkatan itu setara dengan akumulasi sembilan bulan gaji.

"Pemerintah mau TKI terus mengalami peningkatan dari semua segi. (Termasuk) lepas dari jeratan utang dengan bunga tinggi untuk biaya pemberangkatan dan penempatan," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid, Kamis (12/11/2015).

Selama ini, beban biaya penempatan TKI di luar negeri identik dengan utang berbunga tinggi lewat rentenir. Solusi atas fakta itu, per 1 September 2015, BNP2TKI menutup operasional lembaga-lembaga keuangan BPR maupun koperasi simpan pinjam yang selama ini memberikan layanan pembiayaan berbunga tinggi untuk TKI.

Sebagai gantinya, BNP2TKI mempersilakan TKI yang tak punya cukup biaya penempatan untuk memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus TKI. Selain mudah, bunga KUR ini juga jauh lebih kecil. Sayangnya, kata Nusron, masih saja ada pihak yang nakal memanfaatkan fasilitas ini dan melanjutkan praktik rentenir yang merugikan calon TKI.

Untuk menuntaskan persoalan terssebut, Nusron memanggil para Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) unit kerja teknis BNP2TKI di 19 Provinsi. Mereka diberi arahan dan memadukan layanan, dengan tujuan agar BP3TKI menerapkan standar layanan untuk bersama-sama meringankan segala hal yang memberatkan TKI.

“Dengan demikian, calon TKI maupun TKI diharapkan mendapat kemudahan dan kepastian hukum dalam proses penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri (P2TKLN),” lanjut Nusron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Dirut Pupuk Indonesia: Itu Pasti yang Terbaik

Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Dirut Pupuk Indonesia: Itu Pasti yang Terbaik

Whats New
4 Tips Atur Keuangan untuk Beli Hewan Kurban

4 Tips Atur Keuangan untuk Beli Hewan Kurban

Spend Smart
Permintaan Naik, Industri Gas RI Diprediksi Bakal Makin Bergantung pada LNG

Permintaan Naik, Industri Gas RI Diprediksi Bakal Makin Bergantung pada LNG

Whats New
Alih-alih Bangun LRT Bali Senilai Rp 14,19 Triliun, Pengamat Sarankan Ini untuk Atasi Kemacetan di Bali

Alih-alih Bangun LRT Bali Senilai Rp 14,19 Triliun, Pengamat Sarankan Ini untuk Atasi Kemacetan di Bali

Whats New
Rehabilitasi DAS Area Tambang: Tambah Luasan Hijau dan Ekonomi Sirkular Bernilai Miliaran

Rehabilitasi DAS Area Tambang: Tambah Luasan Hijau dan Ekonomi Sirkular Bernilai Miliaran

Whats New
Kisah Sukses Bisnis Elizabeth Bertahan Lebih dari 60 Tahun, Awalnya Bermodal Rp 10.000

Kisah Sukses Bisnis Elizabeth Bertahan Lebih dari 60 Tahun, Awalnya Bermodal Rp 10.000

Smartpreneur
Masih Belum Terima Gaji ke-13? Ini Data Teranyar Penyalurannya

Masih Belum Terima Gaji ke-13? Ini Data Teranyar Penyalurannya

Whats New
OJK: Kredit Kendaraan Listrik Tembus Rp 4,39 Triliun per April 2024

OJK: Kredit Kendaraan Listrik Tembus Rp 4,39 Triliun per April 2024

Whats New
OJK: Industri Fintech Lending Mulai Cetak Laba

OJK: Industri Fintech Lending Mulai Cetak Laba

Whats New
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan agar Klaim Asuransi Tak Ditolak

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan agar Klaim Asuransi Tak Ditolak

Spend Smart
OJK Belum Beri Sinyal Positif Soal Pencabutan Moratorium Izin 'Fintech Lending'

OJK Belum Beri Sinyal Positif Soal Pencabutan Moratorium Izin "Fintech Lending"

Whats New
Ini Penyebab Pemanfaatan Panas Bumi Belum Jadi Prioritas dalam Kebijakan Transisi Energi di RI

Ini Penyebab Pemanfaatan Panas Bumi Belum Jadi Prioritas dalam Kebijakan Transisi Energi di RI

Whats New
Kunjungi China, Luhut Tawarkan Proyek Baterai hingga Durian

Kunjungi China, Luhut Tawarkan Proyek Baterai hingga Durian

Whats New
Peran Layanan E-commerce dan Pemangku Kepentingan Lain dalam Mendorong UMKM dan Brand Lokal Meningkatkan Performa Bisnisnya

Peran Layanan E-commerce dan Pemangku Kepentingan Lain dalam Mendorong UMKM dan Brand Lokal Meningkatkan Performa Bisnisnya

Whats New
GOTO Buka Suara soal PHK Tokopedia, Bantah Hentikan 80 Persen Layanan

GOTO Buka Suara soal PHK Tokopedia, Bantah Hentikan 80 Persen Layanan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com