KOMPAS.com - Desa kini menjadi salah satu program prioritas pembangunan nasional di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kenyataan itu mengisyaratkan begitu banyak aspek potensial desa harus dikembangkan.
Tak cuma itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa) sebagai pihak yang mendapatkan kepercayaan menjalankan prioritas pembangunan nasional itu berpandangan bahwa mewujudkan pembangunan desa memerlukan partisipasi berbagai pihak. Alasannya, program yang digarap parsial dan sendiri-sendiri hanya akan memunculkan hasil tak maksimal. Padahal, yang perlu diwujudkan adalah desa mandiri, tenteram, dan makmur.
Berpijak dari pemahaman ini, Kementerian Desa berinisiatif membangun kerja sama luar negeri dengan berbagai negara, baik berupa government to government (G to G), kerja sama multilateral, maupun kerja sama dengan Organisasi Asing Non-Pemerintah (OINP). Salah satu negara yang diproyeksikan dapat bekerja sama membangun desa adalah Jepang. Karena itu, Menteri Desa Marwan Jafar bertolak ke Jepang pada Selasa (10/11/2015) untuk mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak yang potensial membantu percepatan pengembangan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi di Indonesia.“Kerja sama dengan Jepang kita harap bisa mempercepat akselerasi pembangunan desa di Indonesia. Banyak hal yang bisa kita kerja samakan dengan Jepang dalam konteks percepatan pembangunan desa,” ujar Marwan Jafar yang didampingi sejumlah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Desa.
Lima hari
Salah satu agenda dalam kunjungan Menteri Desa ke Jepang adalah bertemu dengan Gubernur Perfektorat Ehime, Tokihiro Nakamura. Pertemuan ini akan membahas kemungkinan kerja sama dalam pengembangan model One Village One Product, pertukaran informasi dan pengetahuan, serta berbagai bantuan tidak mengikat lainnya.
Selain kegiatan tersebut, Menteri Marwan juga dijadwalkan akan bertemu dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). JICA adalah salah satu badan pemerintahan yang mengkoordinasikan berbagai Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) dari dan untuk pemerintah Jepang. Diharapkan pertemuan ini akan semakin mempererat hubungan kerja sama Indonesia dan JICA yang telah berlangsung sejak 1954. Pertemuan tersebut juga diharapkan akan meningkatkan bantuan pemerintah Jepang yang berupa hibah dan pembangunan infrastruktur di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
Dalam lawatannya ke Jepang selama lima hari ini, Marwan dijadwalkan bertemu perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi dan Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang. Pertemuan ini diharapkan bisa membuka peluang kerja sama dalam bidang peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan berbagai kerja sama di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan. Menteri Marwan dijadwalkan akan kembali ke tanah air pada hari Sabtu (14/11/2015).