5 Aksi Tak Kompromi Jonan

Sosoknya yang tak mau kompromi dengan sederet rekam jejaknya dinilai tepat menukangi kementerian teknis di sektor perhubungan.

Aspek keselamatan dan pelayanan menjadi prioritas Jonan. Slogannya sangat terkenal, "Lebih baik tidak pernah berangkat daripada tidak pernah sampai".

Berikut 5 sikap tak mau kompromi dari Jonan dalam hal keselamatan dan pelayanan sektor perhubungan:

1. Bekukan 61 penerbangan
Kecelakaan AirAsia QZ 8501 pada Desember 2014 ternyata membuka fakta adanya penerbangan-penerbangan yang tak sesuai dengan izin yang diberikan Kementerian Perhubungan.

Pasca-peristiwa itu, Jonan meminta semua penerbangan diaudit. Hasilnya, pada 9 Januari 2015, lima maskapai diberi sanksi, dan 61 rute penerbangan dibekukan. Tak sampai di situ, Jonan juga menjatuhkan sanksi kepada 11 pejabat Kemenhub, dengan tiga di antaranya pejabat eselon II. Alasannya, para pejabat itu membiarkan terjadinya ketidakpatuhan maskapai terkait waktu penerbangan. (Baca: Jonan Beri Sanksi Lima Maskapai, 61 Penerbangan Dibekukan)

2. Cabut izin operasi maskapai
Semenjak masuk ke Kemenhub, Jonan dikabarkan marah-marah lantaran banyak amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang tak dijalankan.

Aturan itu terkait kepemilikan pesawat yang diatur dalam UU Penerbangan. Maskapai penerbangan berjadwal wajib memiliki 10 pesawat dengan rincian 5 unit berstatus hak milik, dan 5 sisanya sewa.

Untuk penerbangan tak terjadwal, maskapai wajib memiliki 5 pesawat dengan rincian 1 unit berstatus hak milik dan 2 sisanya sewa.

Sejumlah maskapai penerbangan pun menjadi korban. Izin operasi mereka dicabut, antara lain Asco Nusa Air, Air Maleo, Manunggal Air Service, Nusantara Buana Air, Survey Udara Penas Persero, dan Jatayu Air.

Selain soal kepemilikan pesawat, Jonan juga membekukan beberapa maskapai yang memiliki ekuitas negatif. Menurut dia, kecukupan modal bagi bisnis maskapai sangat penting. Dengan adanya permodalan yang sehat, biaya operasional pun bisa ditutup sehingga segala aspek terkait keselamatan bisa dipenuhi. (Baca: Tak Penuhi Kepemilikan Minimal Pesawat, 8 Maskapai Diultimatum Kemenhub)

3. Larang Lion Air buka rute baru
Kasus keterlambatan penerbangan atau delay Lion Air pada Februari 2015 sempat membuat banyak penerbangan terimbas. Ribuan calon penumpang telantar dan mengamuk di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat itu.

Setelah situasi reda, Jonan lantas menghukum Lion Air. Maskapai itu tak boleh membuka rute baru. Sanksi itu dinilai cukup sehingga Lion Air tak bisa mengembangkan bisnisnya.

Selain itu, sejumlah slot penerbangan dari maskapai yang dimiliki oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rusdi Kirana, itu dibekukan.

Jonan meminta manajeman Lion Air untuk membuat prosedur operasi standar (SOP) saat delay terjadi berkepanjangan atau delay manajemen, yang memenuhi standar ISO 9000. (Baca: Jonan "Stop" Pengajuan Izin Rute Baru Lion Air)

4. Menentang KA cepat Jakarta-Bandung gunakan uang APBN
Sejak menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI, Jonan sudah terang-terangan menentang proyek kereta cepat bila hal tersebut dibiayai oleh negara.

Sejak proyek kereta cepat kembali mencuat pada pertengahan 2015, Jonan tetap konsisten. Daripada dana APBN digunakan untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung, Jonan lebih setuju jika hal itu digunakan untuk membangun kereta api di sejumlah daerah di Indonesia, terutama di Indonesia Timur.

Sikap konsisten Jonan itu berbuah hasil. Setelah proses alot, pemerintah akhirnya menyampaikan bahwa proyek tersebut diambil alih oleh Kementerian BUMN.
Pemerintah tak mengizinkan ada dana APBN masuk untuk membiayai proyek tersebut. Skema pembiayaan proyek itu diputuskan secara bussiness to business antara BUMN Indonesia dan BUMN negara yang dianggap memberikan tawaran paling baik.

Beberapa saat setelah kewenangan itu diberikan kepada Kementerian BUMN, Menteri Rini Soemarno memutuskan untuk menggandeng China dalam menggarap proyek tersebut. (Baca: Jonan: Kami Sarankan Jakarta-Bandung Tidak Perlu Pakai Kereta Cepat!)

5. Batalkan pembangunan bandara Lebak
Pembangunan bandara Lebak di Banten sempat menjadi polemik nasional. Namun, lantaran terbatasnya ruang udara di Lebak, niat Lion Group dan PT Maja Raya Indah Semesta (MRIS) itu pupus.

Belum lama ini, Jonan memutuskan untuk tak memberikan izin pembangunan bandara yang rencananya akan mengurangi kepadatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu.

Sebab, bila bandara Lebak tetap dibangun, maka ruang udaranya akan memotong ruang udara Bandara Budiarto yang selama ini dimanfaatkan untuk latihan sekolah penerbangan Curug.

Keputusan itu sempat dikritik Dirut PT MRIS Ishak. Menurut dia, Jonan tidak adil. Tak cuma Ishak, CEO Lion Group Rusdi Kirana juga meradang atas pernyataan Jonan terkait bandara Lebak. Bahkan, Rusdi melayangkan somasi kepada Jonan lantaran dianggap mencemarkan nama baik.

Tak ingin persoalan itu panjang, Jonan akhirnya secara resmi mengeluarkan surat permohonan maaf, dan kasus itu pun berhenti. (Baca: Polemik Bandara Lebak, Jonan Akhirnya Tolak Usulan Lion Group)