Wapres Akui Para Menteri Beda Pendapat Soal Kereta Cepat

Kompas.com - 29/01/2016, 20:43 WIB
Seorang anak memperhatikan miniatur kereta cepat milik China pada pameran Kereta Cepat dari Tiongkok (China) di Senayan City (Sency), Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2015). Pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dan Pemerintah Tiongkok merupakan salah satu pihak yang menawarkan kerja sama dalam pembangunan kereta cepat tersebut. TRIBUNNEWS/JEPRIMASeorang anak memperhatikan miniatur kereta cepat milik China pada pameran Kereta Cepat dari Tiongkok (China) di Senayan City (Sency), Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2015). Pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dan Pemerintah Tiongkok merupakan salah satu pihak yang menawarkan kerja sama dalam pembangunan kereta cepat tersebut.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui terjadi perbedaan pendapat di antara para menteri mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal itu terjadi karena para menteri terkait ingin menjalankan tugasnya masing-masing.

“Pada dasarnya perbedaan (pendapat) itu karena tugas masing-masing memang berbeda. Masing-masing tidak mau keliru soal tugas-tugasnya itu,” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (29/2016).

Seperti diketahui, meski Menteri Perhubungan Ignasius Jonan adalah menteri penanggung jawab sektor perkeretaapian, tapi perannya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak banyak. Justru Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno lah menteri yang memiliki peran besar dalam proyek tersebut. Sebab, poyek senilai 5,5 miliar dollar AS atau Rp 76,4 triliun itu murni proyek BUMN Indonesia dan China, bukan poyek pemerintah.

Rini pula yang memilih China untuk bersama-sama beberapa BUMN menggarap proyek sepanjang 142 Km itu. Meski tidak bayak dilibatkan, Manhub Jonan tetap memiliki kewenangan memberikan berbagai izin proyek Kereta cepat. Sebab, Kementerian Perhubungan adalah regulator sektor perkeretaapian nasional. Hingga kini, mantan bos KAI itu belum mengeluarkan izin pembangunan kereta cepat karena banyak syarat yang belum dipenuhi.

Pendanaan proyek KA cepat tidak menggunakan dan APBN malainkan berasal dari perusahaan patungan BUMN Indonesia dan China yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebesar 25 persen. Sementara 75 persen sisanya akan dibiayai dari utang luar negeri.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X