Karyawan Honorer

Kemarin saya diundang untuk berbicara tentang peningkatan kapasitas diri (self improvement) di sebuah seminar kecil di Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) Kuningan. Yang mengundang saya adalah Kepala KPPN Kuningan Ratih Hapsari, dia adalah adik kelas saya di FMIPA UGM.

Acara ini dihadiri selain oleh karyawan KPPN, juga oleh mitra kerja dari Satuan Kerja di wilayah pelayanan kantor ini, yaitu Kabupaten Kuningan dan Majalengka.

Menariknya, Ratih meminta seluruh karyawannya hadir, termasuk para sopir, penjaga kebersihan, juga pegawai honorer. Prinsipnya, setiap orang harus didorong untuk meningkatkan kapasitas diri mereka.

Ratih bahkan secara khusus memanggil dua orang karyawan yang bertugas membersihkan kantor, tampil ke depan forum, memberi mereka penghargaan, untuk membangkitkan motivasi mereka.

Pada acara tanya jawab terjadi diskusi menarik soal bagaimana karyawan di tingkat bawah meningkatkan kapasitas mereka. Sangat biasa terjadi, karyawan di tingkat bawah berpikir bahwa posisi mereka abadi di bawah.

Dalam diskusi saya sampaikan bahwa setiap orang bisa naik ke posisi yang lebih baik, dengan syarat ia mau belajar untuk menambah ilmu dan keterampilan. Ada banyak cerita tentang mantan office boy yang naik menjadi karyawan dengan tingkat yang lebih tinggi.

Di perusahaan salah seorang teman saya, ada office boy yang berhasil menjadi programmer. Bahkan ada pula pegawai rendah yang berhasil berkarir sampai ke pimpinan puncak perusahaan. Diskusi juga menyinggung soal karyawan honorer.

Karyawan honorer adalah ironi dalam birokrasi kita. Birokrasi kita itu sudah terlalu gemuk, sangat gemuk, seperti gajah bengkak. Namun birokrasi gemuk itu masih pula memerlukan tambahan berupa karyawan honorer.

Karyawan PNS yang banyak tidak jelas fungsi dan pekerjaannya, masih ditambah lagi dengan karyawan honorer. Pemerintah yang sudah berat beban keuangannya, masih mau menambah beban untuk membayar gaji karyawan honorer. Mengapa?

Sebab pertama adalah persoalan politik pencitraan. Pemerintah membuat citra seakan sedang membuka lapangan kerja. Presiden SBY membuat blunder dengan menambah penerimaan PNS, di antaranya dengan cara mengangkat karyawan honorer, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Blunder ini memicu reaksi berantai. Pemerintah daerah berlomba-lomba merekrut karyawan honorer, dan memberi janji untuk mengangkat mereka jadi PNS. Janji ini merupakan suatu alat politik untuk menuai dukungan.

Bagi para PNS kehadiran karyawan honorer ini adalah kenyamanan. Mereka bisa tetap nyaman bekerja dengan santai, atau bahkan tidak bekerja sama sekali, dengan mengalihkan beban kerja kepada karyawan honorer. Artinya, kehadiran karyawan honorer ini membuat efisiensi birokrasi menjadi semakin menurun.