Pengamat: Media Sosial Enggak Bayar Pajak, padahal Dapat Penghasilan dari Indonesia

Kompas.com - 02/03/2016, 18:09 WIB
Presiden Joko Widodo bermain ping pong secara virtual dengan pendiri sekaligus CEO Facebook Mark Zuckerbert, Kamis (19/2/2016) di Markas Facebook, Silicon Valley, AS Presiden Joko Widodo bermain ping pong secara virtual dengan pendiri sekaligus CEO Facebook Mark Zuckerbert, Kamis (19/2/2016) di Markas Facebook, Silicon Valley, AS
|
EditorAprillia Ika
JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pemerintah untuk memajaki Facebook, Twitter, dan Google dinilai sudah tepat. Untuk itu, pemerintah perlu mendefinisikan ulang bentuk usaha tetap (BUT).

“Saya kira rencana itu sudah tepat. Karena selama ini social media tersebut tidak bisa kita pajaki, padahal mendapatkan penghasilan dari Indonesia,” ungkap Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo kepada Kompas.com, Rabu (2/3/2016).

Yustinus menyampaikan, bahkan saat ini di negara-negara Eropa dan bahkan di China, tiga perusahaan ini dipaksa membuka kantor perwakilan agar bisa dikenai pajak.

“Problemnya kan pada definisi BUT yang mengandalkan fixed place sehingga media social tersebut selama ini bisa lolos dari pengenaan pajak,” kata Yustinus.

Dengan memiliki kantor pemasaran di Indonesia, sambung dia, perusahaan media sosial bisa menjadi wajib pajak dengan kata lain memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan membayar pajak penghasilan ke negara.

(Baca: Ini Cara Ditjen Pajak Jerat Facebook dkk untuk Bayar Pajak di Indonesia)

Sebelumnya dikabarkan, raksasa internet, seperti Google, Facebook, dan Twitter, akan diblokir oleh pemerintah jika mereka tak membuat BUT dan membayar pajak.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan bahwa seluruh penyedia layanan berbasis internet atau over the top (OTT) mesti eksis di Indonesia dalam bentuk perusahaan.

"Mereka semua mesti membuat badan usaha tetap, layaknya kontraktor di sektor perminyakan, sehingga mereka bisa dijadikan obyek pajak," terang Bambang seperti dilansir KompasTekno dari Reuters, Selasa (1/3/2016).

(Baca: Pemerintah Akan Paksa Facebook, Twitter, dan Google Buka Kantor di Indonesia)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X