Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Klaim Penguatan Rupiah Dipengaruhi Paket Kebijakan

Kompas.com - 10/03/2016, 14:33 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menyambut baik menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Menurut Jokowi, penguatan rupiah dipicu oleh rentetan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah.

"Kalau bicara mengenai rupiah yang semakin menguat, semakin baik, itu artinya (karena) kebijakan-kebijakan dan paket-paket deregulasi yang kita berikan," kata Jokowi di Pusat Logistik Berikat (PLB), Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (10/3/2016).

Selain 10 paket kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah, kata Jokowi, penguatan rupiah terhadap dollar AS juga dipicu oleh kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Semua kebijakan itu direspons positif oleh investor sehingga muncul aliran uang ke Indonesia.

"Arus uang masuk, arus modal masuk, sehingga ada capital inflow," ujarnya.

Jokowi tidak sependapat jika penguatan rupiah terhadap dollar AS dinilai hanya dipicu faktor eksternal. Ia menegaskan bahwa faktor eksternal dan langkah yang diambil pemerintah sama-sama memengaruhi penguatan rupiah.

"Dua-duanya. Kalau kamu enggak lakukan deregulasi apa-apa, faktor eksternal apa pun juga enggak akan pengaruh," ucap Jokowi.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dalam beberapa hari mengalami penguatan. Bahkan, data Bloomberg untuk perdagangan hari ini menunjukkan rupiah sempat menyentuh level 12.984 per dollar AS. 

Sayangnya, penguatan rupiah dinilai lebih banyak dimotori faktor eksternal. 

"Secara umum, penguatan rupiah ini lebih disebabkan oleh faktor eksternal, khususnya perkembangan isu perekonomian terkini di ekonomi terbesar pertama, yaitu Amerika, dan terbesar kedua, yaitu China," kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dzulfian Syafrian kepada Kompas.com, Senin (7/3/2016). 

Dzulfian menuturkan, akhir pekan lalu, Pemerintah China mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan melakukan reformasi ekonomi, khususnya pada sejumlah BUMN dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

Bahkan, dia melanjutkan, Pemerintah China juga mewacanakan adanya kepemilikan gabungan (mixed ownership) atau privatisasi atas sejumlah BUMN mereka. 

"Hal ini tentu menjadi kabar sangat menggembirakan bagi para investor mengingat China memiliki sekitar 150.000 BUMN dengan total aset sekitar 15 triliun dollar AS dan mempekerjakan lebih dari 30 juta orang," kata Dzulfian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perbankan Antisipasi Kenaikan Kredit Macet Imbas Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi Covid-19

Perbankan Antisipasi Kenaikan Kredit Macet Imbas Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi Covid-19

Whats New
KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

Whats New
Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Whats New
Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Whats New
Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Whats New
Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Whats New
OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

Whats New
Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Whats New
Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Whats New
Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Whats New
OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin 'Student Loan' Khusus Mahasiswa S-1

OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin "Student Loan" Khusus Mahasiswa S-1

Whats New
Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Whats New
Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Whats New
Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com