Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Berly Martawardaya
Dosen

Dosen Magister Kebijakan & Perencanaan Kebijakan Publik (MPKP) di FEB-UI, Ekonom INDEF dan Ketua PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)

Taksiku Uber, Taksi (Jangan) Kutangkap

Kompas.com - 28/03/2016, 18:22 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Aksi pengendara taksi konvensional yang berujung pada pengrusakan paling tidak 150 taksi menjadi fokus perhatian media dan masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan telah mengirimkan surat ke Kementrian Kominfo untuk memblok aplikasi Uber dan Grab (selanjutnya disebut taksi online) serta surat ke Polisi yang lalu direspon langsung oleh Presiden Jokowi.

Teori ekonomi menyatakan dalam industri yang kompetitif, perusahaan hanya mendapatkan normal profit, yaitu ketika semua faktor produksi mendapatkan imbal jasanya sesuai nilai pasar. 

Dalam konteks perusahaan taksi, setelah perawatan mobil dan gaji pegawai serta biaya operasional maka imbalan atas modal atau profit perusahaan harusnya tidak jauh dari risk free instrument seperti Surat Utang Negara (SUN).

Awal Maret 2016, pemerintah i menjual obligasi syariah (sukuk) ritel senilai Rp 31,5 triliun dengan tawaran bunga 8,3 persen, Margin keuntungan dua perusahaan taksi terbesar sebelum bunga, pajak,  depresiasi dan amortisasi (EBITDA) jauh melebihi tingkat bunga SUN. 

Pada Laporan Keuangan tahun 2014, Bluebird meraih keuntungan 735,1 milyar rupiah dengan margin 35,7 persen dan Express Taksi mencapai profit 521,3 milyar dengan margin 58,6 persen. Margin tersebut jauh lebih tinggi dari perusahaan taksi besar di Singapura dan Taiwan.

Perlu diingat bahwa keuntungan tersebut dicapai setelah membayar sewa pool, biaya kir/perijinan, dan reparasi mobil serta gaji pegawai/teknisi dan  gaji/tunjangan direksi.  Margin kedua perusahaan tersebut jauh di atas rerata perusahaan  go-public yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang hanya 21,4 persen di tahun yang sama. 

Perbandingan margin tersebut menunjukkan bahwa dengan tarif taksi dipotong 15-30 persen pun kedua perusahaan itu masih mendapatkan keuntungan normal. Data juga menunjukkan bahwa kedua perusahaan itu menambah armada sebesar  18-25 persen per tahun.

Teori ekonomi menyatakan bahwa perusahaan bisa mendapat profit di atas normal karena berada di pasar yang strukturnya monopoli/oligopoli dan/atau harga ditetapkan (regulated price) di atas biaya (P>MC).

Tarif taksi memang dibahas bersama oleh Organda dan Dinas Perhubungan pemda di tempat beroperasi. Untuk DKI Jakarta, tarif taksi ditetapkan buka pintu Rp 7.500 – Rp 8.500 dan Rp 4.000- 4.500 per kilometer.  Jauh lebih tinggi dibandingkan tarif taksi online yang buka pintu Rp 3.000 dan hanya Rp 2.001 per km menurut studi Bahana Securities.

Tarif taksi di Indonesia bersifat tetap dan tidak berubah sepanjang hari. Berbeda dengan beberapa negara di Asean yang dikaitkan dengan waktu dan permintaan (dynamic pricing). Ketika permintaan naik maka harga buka pintu dan per kilometer juga meningkat.

Teknologi Disruptif

Beroperasinya Uber dan Grab menggoyang industri taksi yang sudah mapan. Kedua perusahaan ini  tidak harus menyewa pool dan membayar banyak teknisi. Penyimpanan dan servis kendaraan dibiayai oleh pemilik kendaraan sendiri.

Pegawai perusahaan non-driver juga jauh lebih sedikit karena sudah menggunakan sistem informasi yang real time sehingga struktur biaya jauh lebih rendah.

Perusahaan taksi online bisa menetapkan tarif yang lebih rendah serta imbal jasa yang lebih tinggi bagi pengemudi. Mereka juga menerapkan dynamic pricing sehingga ketika permintaan sedang meningkat maka harga juga naik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi Target Penyaluran Kredit, BTN Antisipasi Era Suku Bunga Tinggi

Revisi Target Penyaluran Kredit, BTN Antisipasi Era Suku Bunga Tinggi

Whats New
Mampukah IHSG Bangkit Hari Ini ? Simak Anlisis dan Rekomendasi Sahamnya

Mampukah IHSG Bangkit Hari Ini ? Simak Anlisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Kekhawatiran Inflasi Mencuat, Wall Street Berakhir di Zona Merah

Kekhawatiran Inflasi Mencuat, Wall Street Berakhir di Zona Merah

Whats New
Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km/Jam, Perjalanan Terlambat

Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km/Jam, Perjalanan Terlambat

Whats New
BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

Whats New
[POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

[POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

Whats New
KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat Gara-gara Hujan Lebat

KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat Gara-gara Hujan Lebat

Whats New
Cara Pinjam Uang di Rp 5 Juta di Pegadaian, Bunga, dan Syaratnya

Cara Pinjam Uang di Rp 5 Juta di Pegadaian, Bunga, dan Syaratnya

Earn Smart
Kemenkeu Akui Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Imbal Hasil Berdampak ke Beban Utang Pemerintah

Kemenkeu Akui Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Imbal Hasil Berdampak ke Beban Utang Pemerintah

Whats New
Prudential Laporkan Premi Baru Tumbuh 15 Persen pada 2023

Prudential Laporkan Premi Baru Tumbuh 15 Persen pada 2023

Whats New
Bulog Siap Pasok Kebutuhan Pangan di IKN

Bulog Siap Pasok Kebutuhan Pangan di IKN

Whats New
Pintu Perkuat Ekosistem Ethereum di Infonesia

Pintu Perkuat Ekosistem Ethereum di Infonesia

Whats New
BTN Syariah Cetak Laba Bersih Rp 164,1 Miliar pada Kuartal I 2024

BTN Syariah Cetak Laba Bersih Rp 164,1 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Pegadaian Bukukan Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I 2024

Pegadaian Bukukan Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I 2024

Whats New
Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com