Susi: Reklamasi Teluk Jakarta Dilakukan Tanpa Rekomendasi dan Perda Zonasi Wilayah Pesisir

Kompas.com - 15/04/2016, 17:44 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, pemerintah pusat dan parlemen sepakat untuk meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghentikan sementara proses reklamasi Teluk Jakarta sampai semua ketentuan dalam perundang-undangan dipenuhi.

Susi menjelaskan secara kronologis sikap pemerintah soal reklamasi Teluk Jakarta beserta dasar hukum, baik yang masih berlaku maupun yang sudah berubah, dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Menurut Susi, selama ini, tidak ada pengaturan reklamasi secara nasional sampai diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pesisir.

Adapun keputusan reklamasi pantai utara (pantura) dilakukan pada tahun 1995 atau sebelum terbitnya UU Pesisir tersebut.

"Kewenangan Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan izin reklamasi adalah berdasarkan Keppres Nomor 52 Tahun 1995. Keppres ini juga mengatur mengenai tata ruang pantura," kata Susi.

Akan tetapi, pada tahun 2008, dikeluarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Jabodetabekpunjur. Aturan ini sekaligus membatalkan tata ruang pantura yang diatur dalam Keppres 52/1995.

"Jadi, Perpres 2008 itu membatalkan tata ruang 1995, tetapi kewenangan tetap di Gubernur DKI Jakarta," kata Susi.

Selanjutnya, pada 2012, dikeluarkan Perpres Nomor 122 Tahun 2012 yang merupakan turunan dari UU Pesisir, yang mengatur bahwa kewenangan izin reklamasi untuk kawasan strategis nasional tertentu adalah dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan turunan dari Perpres 122/2012 mengatur izin lokasi reklamasi dengan luas di atas 25 hektar (ha) dan izin pelaksanaan reklamasi untuk luas di atas 500 ha membutuhkan rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan," ujar Susi.

Susi mengatakan, atas dasar itu, pihaknya memandang bahwa kewenangan izin pelaksanaan reklamasi pantai utara memang ada di Gubernur DKI Jakarta.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Whats New
Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Whats New
Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Spend Smart
Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Whats New
Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Spend Smart
Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Whats New
Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Whats New
Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Whats New
KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

Whats New
Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Whats New
Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Whats New
Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Whats New
Viral, Video Jendela KRL Dilempar Batu hingga Pecah Berserakan, Ini Penjelasan KCI

Viral, Video Jendela KRL Dilempar Batu hingga Pecah Berserakan, Ini Penjelasan KCI

Whats New
Isu 'Business Judgment Rule' dan 'Talent Mobility' di PP Nomor 23 Tahun 2022

Isu "Business Judgment Rule" dan "Talent Mobility" di PP Nomor 23 Tahun 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.