BI dan Pemerintah Luncurkan "Pilot Project" Desa Digital

JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan pemerintah pusat, daerah, dan desa menginisiasi pilot project Desa Digital. Ini akan diimplementasikan di lima kabupaten, yaitu Kepulauan Mentawai, Gunung Kidul, Lombok Timur, Raja Ampat, serta Cirebon.

"Desa Digital adalah suatu wilayah yang dalam pelaksanaan transaksi pembayaran, baik dalam proses penyaluran maupun pemanfaatan dana desa, dilakukan melalui elektronifikasi," kata BI dalam keterangan resmi, Rabu (20/4/2016).

Bank sentral menyatakan, langkah ini merupakan bagian dari implementasi program Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) dan keuangan inklusif melalui layanan keuangan digital (LKD). 

Desa Digital ini dibentuk guna mendukung pemanfaatan dana desa secara optimal agar dapat mendukung pembangunan desa dan daerah tertinggal, khususnya untuk memanfaatkan potensi elektronifikasi pembayaran, baik yang dilakukan dalam proses penyaluran maupun pemanfaatan dana desa serta memfasilitasi akses desa dan daerah tertinggal kepada layanan keuangan.

"Dalam program Desa Digital tersebut, Bank Indonesia berperan memfasilitasi tersedianya agen LKD untuk memberikan kemudahan transaksi pembayaran dalam pemanfaatan dana desa, pelatihan training of trainer, serta edukasi pemanfaatan LKD dan transaksi non-tunai di desa," kata BI.

Dana desa berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dengan tujuan untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sejak tahun 2015 sampai dengan 2019, pemerintah menyediakan dana khusus kepada desa yang besarnya akan terus meningkat menjadi Rp 1,5 miliar per desa.

Untuk tahun anggaran 2016, dana desa dialokasikan dalam APBN sekitar Rp 47 triliun untuk 74.754 desa. Berdasarkan data alokasi dana desa tahun anggaran 2015, 100 persen pencairan dana desa dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah sudah dilakukan secara non-tunai (transfer). 

Namun, masih ada 30 persen desa yang masih menerima dana secara tunai. Selain itu, pemanfaatan dana desa saat ini 100 persen juga masih dilakukan secara tunai.