Pakai Dana IDB Rp 1,15 Triliun, Pemerintah Kembangkan Pelabuhan Belawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memanfaatkan pinjaman dari Islamic Development Bank (IDB) senilai 87,5 juta dollar AS atau Rp 1,15 triliun (kurs Rp 13.207,49 per dollar AS) untuk membiayai pengembangan Pelabuhan Belawan Paket I di Sumatera Utara.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Umar Aris saat penandatanganan kerja sama dengan PT Pelindo I dan PT Waskita Karya di kantor Kemenhub di Jakarta, Senin (25/4/2015) mengatakan, pinjaman IDB itu bertenor 15 tahun.

"Tentu karena keterbatasan anggaran, maka kita cari donator, kita lihat IDB ini tanpa bunga," kata dia.

Umar menjelaskan bahwa kerja sama tersebut berdasarkan "Istisnaa Agreement" yang telah ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dengan IDB pada 14 Desember 2009 yang melingkupi pekerjaan fisik, jasa konsultasi dan dukungan "project management unit" (PMU).

Rinciannya, pekerjaan fisik 94,7 persen, jasa konsultan 4,7 persen, dukungan PMU 0,5 persen, auditor 0,1 persen dan kontijensi 10 persen.

Karena itu, lanjut dia, biaya yang dibayarkan kepada kontraktor pengembangan Pelabuhan Balawan, dalam hal ini, PT Waskita Karya senilai Rp683,88 miliar.

Dia mengatakan pekerjaan fisik Paket I tersebut merupakan bagian dari rencana pengembangan Pelabuhan Belawan, yaitu dermaga peti kemas (pier) dan lapangan penumpukan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Plebuhan Belawan yang telah ditetapkan pleh Menhub pada 2012.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2012 Pengembangan Terminal Peti Kemas Jangka Pendek yang awalnya direncanakan pada 2011-2015.

Perpanjangan dermaga peti kemas, yaitu 700 meter dengan rincian Fase 1 sepanjang 350 meter dan Fase 2 sepanjang 350 meter.

Sementara itu, untuk lapangan penumpukan kontainer seluas 28 hektare, dibagi dalam Fase 1 yaitu 12 hektare dan Fase 2 seluas 16 hektare.