Ini Hasil Kajian Awal Pembangunan Ekonomi Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papua Sofyan Djalil, membeberkan kajian awal rencana pembangunan ekonomi Papua.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu menuturkan, berdasarkan hasil kajian, ada beberapa masalah yang ditemui di antaranya menyangkut anggaran, pengawasan, dan perizinan.

Menurut Sofyan, anggaran yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Papua dan Papua Barat sebenarnya cukup besar. Tahun ini, nilainya mencapai Rp 61 triliun, sudah termasuk dana otonomi khusus (otsus).

"Tapi masalahnya adalah tata kelola (governance) perlu diperbaiki, pengawasannya perlu ditingkatkan," ucap Sofyan ditemui di sela-sela Harkonas 2016, Jakarta, Selasa (26/4/2016).

Di samping anggaran, masalah lain juga ditemukan yakni program-program pembangunan dari Kementerian/Lembaga belum sesuai dengan perencanaan Pemerintah Daerah. Sofyan menyebut, tahun ini akan dimulai refocusing anggaran dan program untuk Papua.

"Kita akan lihat kembali program yang paling cocok. Karena selama ini banyak antara yang dikerjakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu tidak kena (tidak match)," imbuh Sofyan.

Khusus untuk pengembangan sumber daya alam, Sofyan menuturkan pihaknya akan memberikan rekomendasi agar izin eksplorasi kawasan hutan diperpanjang dari enam bulan menjadi minimal dua tahun.

Hal itu dilakukan mengingat kondisi cuaca ekstrim yang sering mengganggu pekerjaan eksplorasi. Sehingga waktu enam bulan biasanya terbuang sia-sia hanya untuk menunggu cuaca baik.

"Kita yakin Papua punya potensi tambang lebih banyak dari sekedar Freeport (maka butuh banyak eksplorasi)," sambung dia.