Susi Jelaskan Hitung-hitungan Pengadaan Pesawat secara Detail ke DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat nelayan.

Alih-alih membuat program pengadaan alat tangkap ramah lingkungan, Susi justru bersikukuh mendatangkan enam pesawat patroli dengan anggaran lebih besar dibandingkan alat-alat tangkap.

Komisi IV DPR RI juga menyarankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk bekerjasama dengan TNI AL atau AU untuk patroli udara.

Menanggapi tudingan tersebut, Susi memaparkan rincian perhitungannya soal penggunaan enam pesawat patroli.

Hasilnya, penggunaan pesawat patroli justru menghasilkan penghematan hingga Rp 500 miliar per tahun.

"Kenapa saya ingin lakukan (patroli) dengan pesawat? Kita sebenarnya sudah kerjasama dengan AU. Tempo hari mereka pakai Boeing untuk pengawasan. Cuma, Boeing untuk survei kalau malam butuh 180.000 liter BBM. Itu (180.000 liter) bisa kita pakai satu tahun untuk enam pesawat kecil kita. Jadi, cost jauh berbeda," kata Susi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Susi menuturkan, saat ini ada 16 kapal pengawas perikanan dengan konsumsi BBM rata-rata yakni 1.190 liter per jam, dan kecepatan maksimalnya hanya 20 knot.

Sementara pesawat patroli hanya membutuhkan 362 liter per jam dengan kecepatan mencapai 200 knot.

Lebih jauh dia menjelaskan, untuk menjangkau wilayah operasi hingga 1.000 nautical miles (1.852 kilometer), kapal laut membutuhkan waktu hingga 50 jam.

Sedangkan pesawat patroli jenis propeler hanya membutuhkan waktu lima jam.