Pengamat: Wacana Pemerintah tentang "Tax Haven" Terlalu Dini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mewacanakan akan membentuk kawasan bebas pajak atau tax haven di Indonesia.

Wacana ini digulirkan pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam hal pajak untuk perusahaan-perusahaan nasional yang berbasis di luar negeri.

Menanggapi hal itu, pengamat pajak dari Universitas Indonesia Darussalam menilai wacana pemerintah tersebut masih terlalu dini. Karena sampai sekarang tax amnesty belum tentu berjalan.

"Intinya terlalu dini untuk bicara masalah tax haven. Fokus ke tax amnesty dulu sebagai titik awal menuju era pajak baru," kata Darussalam saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Menurut Darussalam, jika reformasi pajak telah dilakukan maka wacana pembentukan kawasan tax haven tidak diperlukan lagi. Apalagi jika tax amnesty berjalan dengan lancar yang nantinya menambah penerimaan negara dari pajak.

"Pembentukan kawasan tax haven ini juga bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi keuangan yang secara otomatis untuk menentukan basis pajak yang akan diterapkan pada 2017-2018," ujar Darussalam.

Tarik Investasi

Berbeda dengan Darussalam pengamat dari Center for Indonesia Taxation Analysi (CITA) Yustinus Prastawo mengatakan sah-sah saja jika kawasan tax haven dibentuk sebagai upaya untuk menarik investasi.

"Beberapa negara juga menerapkan hal yang sama. Yang penting eksekusinya dipikirkan dan diantisipasi," ucap Yustinus.

Yustinus menuturkan dalam kebijakan ini pemerintah harus mewaspadai perusahaan-perusahaan offshore yanh menyalahgukan tax haven untuk pencucian uang. Sehingga pengawasan dari pemerintah harus ketat.

"Kalau regulasi dan pengawasan Direktorat Jendral Pajak cukup baik, saya kira akan bisa mengatasi itu (pencucian uang). Yang penting regulasi dan administrasi disiapkan dulu," pungkas Yustinus.

Sebagai info negara-negara yang telah melakukan membentuk kawasan tax haven antara lain Malaysia dengan kota Labuan, Spanyol dengan kota Basque, dan Amerika Serikat dengan kota Delaware.