Bank-bank Persepsi Siap-siap Tampung Dana Repatriasi Pengampunan Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Tujuh bank, yang terdiri dari empat bank milik negara dan tiga bank swasta, ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi bank persepsi.

Tugas bank persepsi tersebut adalah untuk menampung dana repatriasi yang masuk ke Indonesia paska disahkannya Undang-undang Pengampunan Pajak.

Ketujuh bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Selain itu, bank swasta yang ditunjuk sebagai bank persepsi adalah PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Sejalan dengan penunjukkan tersebut, bank-bank persepsi itu mulai mempersiapkan diri. Tidak hanya menyusun dan menyelenggarakan sosialisasi, bank-bank tersebut juga menyiapkan produk maupun instrumen investasi guna menampung dana repatriasi.

Bank Mandiri, misalnya, mengaku tidak mempersiapkan produk baru untuk menampung dana repatriasi. Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, perseroan memiliki anak usaha yang bisa menyerap dana itu untuk kemudian disalurkan ke investasi.

"Produk baru tidak, kami tawarkan produk existing. Maksudnya kami ada grup, ada Mandiri Sekuritas, kita obligasi, saham, reksa dana banyak juga permintaan mereka bisa investasi di produk yang mereka investasikan di perusahaannya sendiri," ujar Tiko, sapaan akrab Kartika.

Bank Mandiri juga dapat menyalurkan dana repatriasi ke Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT). Dengan begitu, wajib pajak hanya perlu menggunakan SPT dalam negeri tanpa perlu memakai SPT di luar negeri.

Sementara itu, BTN mempersiapkan produk khusus yang sudah dimiliki untuk menampung dana repatriasi, yakni Efek Beragun Aset (EBA). Produk lainnya antara lain deposito, NCD (Negotiable Certificate of Deposit), dan obligasi.

"Produk baru adalah EBA. Tidak ada bank lain yang membuat EBA. EBA syariah nanti akan kita proses, tapi belum keluar," jelas Maryono, Direktur Utama BTN.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengaku, BCA tidak mempersiapkan produk baru untuk menampung dana repatriasi. Menurut dia, yang penting adalah nasabah menempatkan dananya terlebih dahulu.

"Yang penting mereka menempatkan dana itu, kepercayaan dulu. Nanti juga mereka itu tidak harus di lock up 3 tahun, boleh mereka beli saham, beli obligasi, beli SBN, tapi akan terus dimonitor, selama 3 tahun dana itu tidak boleh keluar dari Indonesia," ungkap Jahja.

Ia menjelaskan, produk yang disediakan BCA adalah produk konvensional. Para nasabah pemilik dana repatriasi bisa memanfaatkan deposito, SBN, reksa dana, asuransi, maupun unit link.

Sementara itu, Direktur Keuangan Bank Danamon Vera Eve Lim menjelaskan, perseroan mempersiapkan produk alternatif investasi guna menampung dana repatriasi pengampunan pajak.

Bank Danamon pun bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki produk-produk yang siap untuk digunakan untuk menyimpan dana itu.

"Kami perlu siapkan investasi alternatif, misalnya produk wealth management. Itu juga perlu kerja sama dengan yang sudah ahli," jelas Vera.

Bank-bank itu pun melakukan sosialisasi kepada pemilik dana yang berpotensi memulangkan dananya ke Tanah Air.

BNI, misalnya, melakukan sosialisasi mengenai UU Pengampunan Pajak kepada para nasabahnya di Singapura. Adapun BRI bekerja sama dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pendampingan.

Sama halnya dengan BNI. BRI pun melakukan sosialisasi kepada para nasabahnya. "Kami koordinasi dengan DJP untuk melakukan pendampingan. Kami bertemu dengan calon-calon potensial penerima tax amnesty, nasabah kami baik di dalam maupun di luar negeri," tutur Haru Koesmahargyo, Direktur Keuangan BRI.