Masalah Lahan Segara Rampung, Pembangunan Bandara Kulon Progo Bisa Dikebut

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan bahwa masalah lahan untuk pembangunan bandara Kulon Progo akan segara selesai. Angkasa Pura I (AP I) sudah menyatakan siap membayar seluruh ganti rugi tanah warga yang mencapai Rp 4,1 triliun.

Pernyataan itu ia sampaikan usai bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di komplek Keraton.

"Persoalan tanah segara selesai," ujar Budi di Keraton Yogyakarta, Sabtu (6/8/2016). Menteri yang belum genap sebulan dilantik itu meminta AP I mempercepat pembangunan di Kulon Progo tersebut.

Diharapkan pada 2019 atau 2020 nanti, bandara tersebut sudah bisa beroperasi. Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi DIY dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mendorong percepatan proses pembebasan lahan.

Selama ini proyek pembangunan bandara baru Yogyakarta itu terbentur oleh pembebasan tanah dan penolakan sejumlah masyakarat di Kulon Progo. Namun setelah dilakukan upaya bersama, warga dan AP I akhirnya menemui titik temu.

Rencananya, pembayaran ganti rugi tanah akan dimulai pada 22 Agustus 2016. Selain masalah lahan, Budi Karya dan Sultan juga membicarakan perkembangan kereta bandara. Budi bahkan membawa dokumen izin pembangunannya.

"Kami sampaikan izin kereta bandara (ke Sultan). Dengan izin ini bisa ditindaklanjuti dan sebagainya," kata Budi.

Mantan Direktur Utama AP II itu mengatakan proses pembangun kereta bandara bisa dimulai usai dilakukan pembebasan lahan.

Pembangunan KA bandara ditargetkan rampung bersamaan dengan selesainya pembangunan bandara Kulon Progo pada 2019 mendatang.

Bandara Kulon Progo disiapkan sebagai pengganti Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Nantinya bandara baru tersebut memiliki kapasitas hingga 15 juta penumpang per tahun.