Per Kemarin, Harta yang Dideklarasikan di Program "Tax Amnesty" Capai Rp 9,27 Triliun

Kompas.com - 09/08/2016, 05:50 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sosialisasi program tax amnesty HIPMI, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/8/2016). Pemerintah melakukan pemangkasan belanja pada APBN sebagai upaya untuk penghematan. Estu Suryowati/Kompas.comMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sosialisasi program tax amnesty HIPMI, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/8/2016). Pemerintah melakukan pemangkasan belanja pada APBN sebagai upaya untuk penghematan.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan per hari ini dana yang sudah dideklarasi mencapai Rp 9,27 triliun dengan total dana tebusan mencapai Rp 193 miliar.

Diharapkan program amnesti pajak ini mampu menarik pulang dana sebesar Rp 5.000 triliun.

"Saat ini sudah ada 55 perusahaan sebagai gateway bagi program amnesti pajak yang terdiri dari 18 bank, 18 manajer investasi, dan 19 perantara pedagang efek," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Sosialisasi Tax Amnesty di Bandung, Senin (8/8/2016).

Jumlah tersebut, sambung Sri, sudah diperluas dari sebelumnya. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi alasan untuk tidak mengikuti program tersebut.

Sri Mulyani menjelaskan, Kemenkeu telah menyusun peraturan baru yang tertuang dalam PMK No 122/2016. Peraturan yang baru diteken hari ini tersebut mengatur tentang tata cara pemanfaatan dana yang dibawa masuk ke tanah air bisa dipakai untuk investasi di luar pasar keuangan.

Pada kesempatan tersebut Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa yang mengikuti program amnesti pajak tidak akan terkena pemeriksaan, bukti permulaan, dan penyidikan.

"Kalau yang baru diselidiki atau sedang diselidiki distop. Tapi yang sedang berjalan tidak bisa," ucapnya.

Ia optimistis dengan dihentikannya berbagai pemeriksaan akan banyak wajib pajak yang akan mengikuti program ini. Oleh karena itu ia kembali memerintahkan Ditjen pajak untuk menghentikan segala bentuk penyidikan yang sedang dilakukan Ditjen pajak sesuai dengan amanat UU Tax Amnesty.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.