Kalbar Ajukan Lima Daerah untuk Dibangun Kawasan Kepabeanan

PONTIANAK, KOMPAS.com - Kalimantan Barat (Kalbar) mengajukan lima daerah untuk dibangun kawasan kepabeanan. Pembangunan tersebut untuk memenuhi target kebijakan ekonomi jilid II, terkait penerapan Pusat Logistik Berikat (PLB).

Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan, lima daerah yang diajukan berada di perbatasan. Yakni Aruk, Jagoi Babang, Entikong, Jasa dan Nanga Badau.

Cornelis mengatakan hal itu ketika membuka sosialisasi Pusat Logistik Berikat dan Pusat Logistik Berikat Tata Laksana Pemasukan-Pengeluaran Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat, di Mahkota Hotel Pontianak, Rabu (10/8/2016).

Menurut dia, dengan dibukanya kepabeanan di lima perbatasan tersebut, diharapkan pajak yang dipungut tidak ilegal. Sehingga begitu perbatasan diresmikan presiden, maka perangkat administrasi pemerintah sudah siap berjalan dan beroperasi.

"Jangan sampai ada yang mengaku paling hebat, kita sama-sama bekerja untuk rakyat, negara sudah hadir di Kalbar melalui tax holiday, jadi silakan UMKM, pemilik modal, manfaatkan dengan baik karena kesempatan tidak dua kali," ujar Cornelis.

Tax Holiday

Dengan berjalannya tax holiday, jelas Cornelis, maka pendapatan ekonomi bisa naik, ekspor impor seimbang dan kemiskinan bisa berkurang.

Kebijakan tax holiday merupakan upaya  Pemerintah Joko Widodo yang merevolusi mental program pemerintah agar daerah juga diberi kepercayaan mengelola sektor pajak untuk negara.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kalimantan Barat Saefulah Nasution mengatakan tax holiday adalah pengurangan atau penghilangan pajak penghasilan secara sementara.

Tujuannya, untuk meningkatkan ketertarikan dalam berinvestasi bagi para investor, baik untuk investor asing maupun luar negeri. Namun, biasanya tax holiday ini lebih ditujukan untuk investor asing.

Negara-negara tetangga seperti China, Vietnam, dan Thailand telah melakukan tax holiday terhadap investasi yang masuk.