Asumsi Makro dan Postur APBN 2017 Tinggal Tunggu Ketuk Palu Paripurna DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat maraton pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pembahasan asumsi makro dan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sudah mendekati akhir.

Badan Anggaran DPR sudah menyetujui asumsi makro dab postur APBN 2017. Selanjutnya, postur tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang APBN 2017.

"Besok, Insya Allah akan dibawa ke paripurna," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat dengan Banggar DPR, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Menurut perempuan yang kerap disapa Ani itu, asumsi makro dan postur APBN 2017 telah mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan tantangan perekonomian global.

Dengan begitu kata Ani, APBN 2017 akan menjadi APBN yang realistis dan tidak akan menimbulkan spekulasi-spekulasi yang membuat keraguan para pelaku ekonomi.

Nantinya ucap ia, APBN yang realistis akan tercermin dari postur belanja pemerintah pusat dan daerah.

Program-program yang tercantum merupakan program yang akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

"Desain dan jumlah tingkat belanja negara digunakan untuk mengurangi tekanan yang berasal dari luar dan pada saat yang sama memperbaiki fondasi perekonomian Indonesia, termasuk sisi pertumbuhan perekonomian yang berasal dari sektor-sektor yang tidak terkena imbas dari perdagangan global," kata Ani.

Berikut rincian asumsi makro 2017 sebelum dibawa ke paripurna DPR:

- Pertumbuhan Ekonomi 5,1 Persen

- Tingkat Inflasi 4 persen

- Nilai Tukar Rupiah 13.300 per dollar AS

- Suku Bunga SPN 5,3 persen

- Harga Minyak Mentah 45 per dollar AS

- Lifting Minyak 815.000 bph

- Lifting Gas 1,15 juta bph

Adapun rincian postur APBN 2017 sebagai berikut:

- Defisit 2,41 persen dari PDB atau 330,2 triliun

- Pendapatan Negara Rp 1.750,3 triliun

- Belanja Besar Rp 2.080,5 triliun.