Revisi PP Telekomunikasi Upaya Liberalisasi Industri Telekomunikasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi revisi PP 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit dinilai menjurus pada pemaksaan. Aturan baru ini dinilai sebagai upaya liberalisasi sektor telekomunikasi Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Ahmad Hanafi Rais Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI yang membawahi permasalahan telekomunikasi, melalui keterangannya, Selasa (1/11/2016).

Dia mengatakan, sebenarnya bukan kali ini saja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengeluarkan kebijakkan yang terbilang liberal.

Dia menilai sejumlah langkah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sudah bertentangan dengan kepentingan nasional.

Misal, memaksakan penurunan biaya interkoneksi, mengizinkan Google Baloon untuk dapat beroperasi di Indonesia dan adanya pernyataan bahwa tidak perlu membangun data center di Indonesia.

“Semangat ultra liberal dalam penyusunan Revisi PP 52 dan 53 ini membuat Komisi I DPR memiliki kepentingan untuk mengawasinya agar sektor telekomunikasi ini berpihak kepada kepentingan masyarakat Indonesia,” terang Hanafi.

Hanafi menegaskan bahwa munculnya wacana penurunan biaya interkoneksi, revisi PP yang mengatur berbagi jaringan, hanya untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan BUMN telekomunikasi asing yang beroperasi di Indonesia.

Ini dibuktikan dengan disebutkan dalam revisi PP 52, operator telekomunikasi asing dimungkinkan untuk ‘menumpang’ jaringan pada operator yang sudah ada.

Operator yang sudah ada diwajibkan memberikan akses kepada operator telekomunikasi asing tersebut.

Tentu saja draf revisi PP 52 dan 53 ini bertentangan dengan pernyataan Menkominfo Rudiantara pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPR dan Menkominfo.

Dalam RDP tersebut Rudiantara memastikan ‘numpang’ pada jaringan operator lain itu tidak wajib. Namun kenyataannya beradasarkan draf revisi PP yang diterima Komisi I, tidak demikian.

Menurut Hanafi, dalam revisi PP 53 juga diatur mekanisme pengambilalihan frekuensi. Dalam Revisi PP 53 disebutkan pengambilalihan frekuensi atas persetujuan menteri.

Jika ini dibiarkan, Hanafi menilai pemerintah melakukan hal yang inkonstitusional.

Sementara itu, Arie Sujito, Dosen Departemen Sosiologi Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) menilai revisi PP ini merupakan pertarungannya antara BUMN telekomunikasi Indonesia dengan BUMN telekomunikasi asal Qatar dan Malaysia.

"Mereka tak sadar berapa besar dampak yang ditimbulkan investor asing tersebut masuk terhadap eksistensi serta keberlanjutan industri strategis nasional,” terang Arie.

Arie menilai saat ini telah terjadi distorsi filosofi network sharing atau pemanfaatan infrastruktur bersama yang telah dibangun oleh BUMN nasional yang boleh ditumpangi oleh swasta asing. Seolah-olah network sharing ini menguntungkan konsumen.

Namun sebetulnya akan mengurangi keuntungan BUMN nasional, memperbesar keuntungan investor asing dan sekaligus mengancam pendapatan negara.

Dosen UGM ini menilai sangat tidak fair jika BUMN nasional dibebani membangun hingga pelosok negeri. Sementara itu BUMN telekomunikasi asing hanya menggarap di daerah yang menguntungkan saja.

Akan sangat tidak fair lagi jika pembangunan infrastruktur di daerah pelosok yang dibangun oleh BUMN nasional dapat ditumpangi oleh BUMN swasta asing atas nama aselerasi.
 
Menurut Arie, Presiden Jokowi perlu diingatkan bahwa pembukaan akses bagi investor asing yang akan menumpangi infrastuktur BUMN telekomunikasi nasional akan membuat disinsentif bagi BUMN nasional.

Arie mengharapkan agar isu revisi PP 52 dan 53 tahun 2000 ini dibawa ke isu publik agar transparan. Sebab, dahulu revisi PP ini hanya diketahui atau diambil oleh segelintir pihak saja. “Bahkan transparansi ini tengah dikritisi oleh Ombudsman,” ujar Arie.