Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Fajar Marta

Wartawan, Editor, Kolumnis 

Efek Trump Menguji Perekonomian Indonesia

Kompas.com - 12/11/2016, 06:01 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

Ekspor Indonesia ke AS lebih besar dibandingkan ekspor Indonesia ke Jepang, Tiongkok, India, dan Singapura yang merupakan negara-negara tujuan utama ekspor Indonesia.

Kebijakan Trump yang akan memangkas pajak korporasi tentu akan menarik perusahaan-perusahaan AS untuk lebih banyak berinvestasi di negerinya sendiri.

Dampaknya, alokasi investasi korporasi-korporasi AS di negara-negara lain termasuk Indonesia bisa jadi akan berkurang.

Padahal selama ini, penanaman modal asing (PMA) dari AS cukup signifikan. Berdasarkan data BKPM, selama periode Januari – september 2016, realisasi investasi langsung AS di Indonesia mencapai 430,4 juta dollar AS atau setara Rp 5,7 triliun.

AS merupakan negara dengan investasi terbesar kesepuluh di Indonesia.

Memperkuat diri

Untuk meminimalisir dampak negatif dari kebijakan pemerintahan Trump ke depan, yang paling mendasar tentu bangsa Indonesia  harus memperkuat pondasi perekonomian domestiknya.

Seperti halnya AS yang inward looking, Indonesia juga harus fokus membenahi industri nasional sehingga ketergantungan pada asing semakin berkurang.

Sejauh ini, langkah pemerintah sudah berada dalam jalur yang benar dalam memperkuat pondasi perekonomian.

Salah satu rangkaian kebijakan besar yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi adalah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi hingga 14 jilid.

Paket-paket kebijakan tersebut intinya bertujuan untuk memperbaiki iklim bisnis di dalam negeri, mulai dari kemudahan izin berinvestasi hingga kepastian hukum dalam berusaha.

Pemerintahan Jokowi juga gencar membangun infrastruktur.  Pada tahun 2015, anggaran infrastruktur mencapai Rp 290 triliun, sedangkan pada 2016, angkanya ditinggikan lagi menjadi Rp 313 triliun.

Indonesia memang sangat membutuhkan infrastruktur untuk mengurangi biaya logistik, mengurangi kesenjangan antar-daerah, menciptakan kantong-kantong ekonomi baru, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Tanpa infrastruktur yang memadai, Indonesia tidak akan pernah bisa naik kelas menjadi negara maju.

Pada  triwulan IV 2016, sebagian besar dana repatriasi program tax amnesty yang totalnya mencapai Rp 142,63 triliun juga diperkirakan akan terealisasi. Ini sedikit banyak bisa mengimbangi modal asing yang keluar dari Indonesia.

Jadi, kita tak perlu terlalu khawatir dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan dilakukan pemerintahan Trump.

Bila fundamental perekonomian Indonesia kuat, kita bisa menentukan nasib kita sendiri.

Kompas TV Trump Menang, Pasar Saham Asia Respon Negatif
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com