Awal 2017, Pemerintah Keluarkan Paket Kebijakan XV tentang Logistik

Apindo meminta pemerintah fokus juga menjalankan 14 paket kebijakan yang sudah keluar.

Sebab berdasarkan evaluasi Satgas Percepatan Paket Kebijakan Ekonomi pada beberapa waktu lalu, pelaksanaan paket kebijakan masih mengalami masalah.

Setidaknya, ada 110 kasus yang mewarnai pelaksanaan paket yang sampai saat ini belum diselesaikan.

Selain itu, masih ada juga aturan pelaksanaan paket yang tidak mempermudah, namun justru malah hambat investasi.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dari 181 aturan, ada 31 aturan yang menghambat pelaksanaan paket.

Aturan tersebut antara lain Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Menteri PUPR No. 3 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing dan Peraturan Menteri Pertanian No. 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perizinan Badan Usaha Perkebunan.

"Itu yang kami harap diselesaikan, supaya jalan, karena sayang sudah dikeluarkan tapi tidak jalan," katanya. (Agus Triyono)